Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membantah ada penolakan pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
Bahkan, Menkominfo mengklaim kalau masyarakat di daerah-daerah tersebut, justru sangat membutuhkan akses infrastruktur digital.
Advertisement
"Nggak ada penolakan, masyarakat justru membutuhkan akses internet," kata Menkominfo di Ruang VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (29/12/2023) pekan lalu.
"Masyarakat meminta, bukan penolakan! Sekarang masyarakat lewat Bupati-nya yang minta. Masyarakat yang meminta pembangunan BTS di daerahnya," kata Budi, seperti dikutip dari siaran pers.
Maka dari itu, Budi menegaskan Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) siap menerjang segala kendala dan tantangan pembangunan BTS 4G di daerah 3T.
Budi kembali melaporkan bahwa 4.990 BTS sudah dibangun di wilayah 3T. Namun, masih ada 630 yang belum rampung dan ditargetkan selesai pada semester satu 2024.
Menkominfo pun kembali mengungkapkan bahwa salah satu daerah yang mengalami kendala pembangunan BTS 4G BAKTI Kominfo adalah di wilayah Papua.
"Pembangunan BTS di Papua menghadapi kendala geografis seperti wilayah pegunungan dan lembah. Di samping itu, penyebaran penduduk di Papua tidak merata," kata Budi.
Namun, Budi menegaskan pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan akses digital bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Papua.
"Medannya menantang dan kondisi penduduknya terlalu tersebar. Misalnya, ada 20 orang di atas gunung sini, gunung sana. Tersebar penduduknya. Biar bagaimanapun siapapun kan harus punya akses konektivitas," tegas Menkominfo.
Lakukan Pendekatan Khusus
Untuk mengatasi kendala geografis dan penyebaran penduduk di Papua saat membangun infrastruktur digital, Budi mengatakan kementeriannya akan menerapkan pendekatan khusus.
Budi mengatakan, teknologi satelit dengan jaringan kabel, maupun gabungan keduanya, bisa diterapkan di wilayah yang berbeda-beda kondisi geografisnya.
"Nggak bisa di Indonesia ini negara yang besar pilihan hanya satu teknologi, harus kombinasi. Kota pakai kabel gitu kan, kalo udah daerah 3T, satelit pilihannya," kata Menkominfo.
Budi Arie juga mengungkapkan, penyediaan internet gratis sangat memungkinkan dilaksanakan pemerintah. Selain program pembangunan BTS 4G di daerah 3T, upaya pemerintah menyediakan akses internet berkualitas juga dilakukan di daerah perkotaan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri baru saja meresmikan pengoperasian BTS 4G BAKTI Kominfo pada Kamis (28/12/2023).
Advertisement
PR Jokowi Buat Menkominfo
Pada peresmian tersebut, Jokowi juga meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi, untuk merampungkan sisa BTS 4G belum terbangun.
Adapun menurut Menkominfo, sebanyak 4.990 BTS 4G sudah selesai dibangun hingga saat ini, menyisakan sekitar 630 titik yang belum terselesaikan.
"Kita harapkan mudah-mudahan semester satu atau kuartal satu tahun depan, tiga bulanlah, mudah-mudahan bisa kita selesaikan di daerah kahar, khususnya di Papua," kata Menkominfo.
Jokowi juga mengakui adanya kesulitan terkait medan dan keamanan di wilayah Papua. Maka dari itu, Presiden mengaku sudah memerintahkan Panglima TNI untuk mendampingi kelanjutan proyek BTS 4G di daerah-daerah tersebut dari segi keamanan.
"Saya catat pak Menteri Kominfo, tadi janjinya tahun depan, semester satu," kata Jokowi kepada Menkominfo.
Masalah Lebih Terkait Hukum
Pada kesempatan tersebut, Budi juga mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi dalam proyek ini lebih banyak terkait administratif hukum, dibandingkan masalah teknis.
"Kita harus berterima kasih kepada Kejaksaan Agung, BPKP, Kementerian Keuangan, yang sudah membantu proses percepatan pembangunan BTS BAKTI Kominfo," kata Budi Arie.
Menkominfo mengatakan, percepatan ini membuat proyek 4G dapat diselesaikan dalam empat bulan, meski sempat terancam mangkrak akibat kasus korupsi. "Karena ini haknya rakyat, memperoleh akses, konektivitas internet," kata Budi.
"Bahkan PBB dan beberapa lembaga dunia sudah memasukkan ini. Bahwa ketika rakyat tidak memperoleh akses, ini tanggung jawab negara. Bukan hanya soal kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tapi juga akses konektivitas internet," pungkas Menkominfo.
Advertisement
