Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkap rencananya usai lepas jabatan menjadi Kepala Negara pada Oktober 2024. Jokowi mengatakan dirinya akan kembali ke kota kelahirannya di Solo, Jawa Tengah dan menjadi rakyat biasa.
"Jadi rakyat biasa. Kembali, kembali kemana, kembali ke Solo jadi rakyat biasa udah," kata Jokowi saat ditanya wartawan soal kegiatannya usai tak menjadi presiden, di Pasar Tradisional Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2023).
Advertisement
Saat ditanya soal isu menjadi Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jokowi kembali menyampaikan dirinya akan kembali ke Solo.
"Kembali ke Solo jadi rakyat biasa, udah," ujar dia.
Seperti diketahui, masa jabatan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden akan habis pada 2024 ini. Masyarakat akan memilih presiden-wakil presiden baru pada 14 Februari 2024.
Sementara itu, pelantikan presiden-wakil presiden terpilih rencananya akan dilakukan pada 20 Oktober 2024. Masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan berakhir saat presiden-wakil presiden terpilih dilantik.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik yang di pusat maupun daerah untuk bersiap menjalankan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan jujur dan adil. Jokowi mengingatkan pelaksanaan Pemilu 2024 sisa 45 hari lagi.
"Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap, siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh rakyat, dan pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat. Semuanya harus bersiap," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
Dia mengatakan Pemilu 2024 memang sangat kompleks karena Pilpres dan Pileg digelar bersamaan. Selain itu, kata Jokowi, Pemilu 2024 melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa, 18 partai politik nasional, serta 6 partai lokal Aceh.
"Tak bisa bayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini. Sangat kompleks sekali," ujarnya.
Pastikan Kesiapan Logistik Pemilu
Kendati begitu, Jokowi menekankan Pemilu 2024 harus dijalankam sebaik-baiknya sesuai perintah Undang-Undang. Dia meminta KPU dan penyelenggara pemilu memastikan kesiapan petugas, ketersediaan logistik, distribusi logistik, dan sistem teknologi berjalan dengan baik.
"Jangan sampai ada yang tercecer satupun semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya," jelas Jokowi.
Dia mewanti-wanti keteledoran kecil terkait hak teknis bisa berimplikasi politik. Jokowi tak mau hal ini terjadi sebab bisa menganggu kondusifitas negara dan legitimasi Pemilu 2024. "Sehingga saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik harus transparan terbuka," tutur Jokowi.
"Jangan sampai terjadi peretasan. Hati-hati mengenai ini sekali karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik," sambung dia.
Jokowi meyakini KPU mampu menjalankan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan baik. Dia memastikan pemerintah mendukung penuh agenda kerja KPU agar Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil.
"Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga Pemilu ini berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar, serta hasilnya yang baik, dan terpercaya," pungkas Jokowi.
Advertisement
