Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat yang mendukung pasangan calon Capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diduga menerima intimidasi. Intimidasi itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sehingga menimbulkan ketakutan di masyarakat
Hal tersebut dibeberkan oleh Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies-Muhaimin (AMIN) Kabupaten Sukoharjo, Jawa tengah, Bambang Wahyudi. Dia menyebut ada beberapa bentuk potensi intimidasi kepada pemilih menjelang Pemilu 2024.
Advertisement
Bambang menjelaskan, intimidasi yang terlihat nyata dialami oleh keluarga para pendukung dan simpatisan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Intimidasi itu relatif terjadi di wilayah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi.
"Ada ancaman untuk bantuan mereka dicabut dan dibekukan, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Sehat (KIS)," ungkap Bambang Wahyudi.
Selain itu, bentuk intimidasi lainnya dalam bentuk kekerasan fisik langsung tertuju kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, dimana telihat dalam sebuah video amatir menunjukkan Anies ditampar pria yang mengenakan topi putih berkaos AMIN ketika menggelar kampanye di Pontianak.
Dalam video itu, pria itu berada dalam kerumunan berusaha mendekati Anies Baswedan, lalu menamparnya.
Intimidasi lain dalam kampanye Pilpres juga dialami pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD (GaMa). Para relawan GaMa di Boyolali mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oknum anggota Yonif 408/Suhbrastha. Disebutkan, penganiayaan itu tak hanya dialami relawan Ganjar-Mahfud, tetapi juga warga biasa.
"Tidak hanya pendukung kita tetapi juga warga yang kebetulan lewat jadi korban amukan dari beberapa oknum TNI yang merupakan anggota dari kesatuan Kompi 408, kata Ketua DPC PDIP Boyolali, Susetya Kusuma DH, dalam konferensi pers Minggu (31/12/2023).
Rentetan Dua Kejadian
Dikemukakan Susetya, dalam insiden di depan markas Kompi Senapan B Yonif 408/Suhbrasta yang dialami relawan Ganjar-Mahfud terjadi dua kali. Antara kejadian pertama dan kedua berselang sekitar satu jam.
"Yang pertama ada kejadian itu ada pelemparan batu dan penghadangan pakai bambu. Selang satu jam, di saat ada teman-teman kita relawan Ganjar mau pulang ke arah barat, ternyata ada penghadangan. Langsung melakukan pemukulan, penendangan, itu langsung dilakukan," ungkap Susetya.
Melihat fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan bukti, jelas Susetya, tidak ada peringatan terlebih dahulu dari oknum anggota TNI, pemberitahuan maupun kompromi agar peserta kampanye untuk tidak lewat depan Yonif 408 terlebih dahulu. Tidak ada imbauan maupun komunikasi.
Advertisement
Minta Komnas HAM Usut
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Chico Hakim meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut mengusut kasus penganiyaan relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah.
"Terkait penganiayaan oleh aparat TNI, kami juga mendesak Komnas HAM untuk mengambil sikap dan bertindak sesuai kapasitasnya untuk turut mengusut kejadian hingga tuntas," ujar Chico dalam keterangannya, Senin (1/1/2024).
Chico mengatakan penganiayaan oleh sejumlah anggota TNI ini harus diekspose secara luas. Menurut dia, masyarakat harus melihat dan menyadari konsekuensi jika salah memilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kejadian-kejadian seperti ini, dan kebiadaban ini harus diekspos secara luas sehingga rakyat dapat melihat dan menyadari potensi konsekuensinya bila salah memilih di Pemilu 2024," kata dia.
Chico mengutuk tindakan kekerasaan yang dilakukan oknum TNI kepada relawan Ganjar-Mahfud. Menurutnya, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud akan membawa kasus ini ke ranah hukum hingga pelakunya dijatuhi sanksi hukuman yang setimpal.
"Tim advokasi hukum kami akan membawa ini ke ranah hukum, dan mendorong aparat dan semua institusi hukum yang terkait untuk memproses, mengadili dan menghukum seberat-beratnya para pelaku," ucap Chico Hakim menandaskan.
