Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut urusan sertifikat tanah untuk rakyat di seluruh Indonesia akan diselesaikan presiden baru terpilih. Pasalnya, kata Jokowi, sertifikat tanah kemungkinan baru akan selesai pada tahun 2025.
Jokowi sendiri akan purna tugas sebagai presiden pada Oktober 2024. Dia menyampaikan penyelesaian sertifikat tanah di Indonesia terpaksa mundur setahun karena pandemi Covid-19.
Advertisement
"Perkiraan saya kemarin kalau enggak ada Covid itu pun rampung, tapi Covid jadi mundur. Mungkin mundur setahun, tahun 2025 mungkin selesai semuanya di seluruh Tanah Air. Yang nyelesaikan biar presiden baru," kata Jokowi saat membagikan 2.000 sertifikat tanah untuk rakyat di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2023).
Menurut dia, jumlah sertifikat tanah yang belum selesai hanya tinggal sedikit. Jokowi menyampaikan total sudah 101 juta sertifikat tanah yang sudah dibagikan ke masyarakat di seluruh Indonesia.
"Akhir tahun kemaren 101 juta sertifikat dari Sabang sampai Merauke," ujarnya.
"Ini kurang sitik, kurang dikit, nggeh," sambung Jokowi.
Dia menekankan pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti hak milik masyarakat atas kepemilikan tanah. Jokowi menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke daerah dimana dirinya kerap menerima keluh kesah masyarakat tentang masalah sengketa lahan dan tanah.
"Penyebabnya apa? Masyarakat belum memiliki sertifikat tanah. Ada tetangga sama tetangga, sudara sama sudara, masyarakat dengan pemerintah, dengan swasta banyak sekali," jelas Jokowi.
10 Juta Sertifikat Tanah per Tahun
Jokowi mengatakan dari 126 juta lahan di Indonesia, baru 46 juta lahan yang memiliki sertifikat pada tahun 2015. Ternyata, kata Jokowi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat tanah per tahunnya.
"Padahal yang belum (memiliki sertifikat) 80 juta (tanah). Artinya, harus menunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat. Mau? Siapa mau tunjuk jari. 160 tahun menunggu kalau kerja rutinitas 500.000 per tahun. 80 juta, setahun 500.000. Artinya 160 tahun bapak ibu menunggu sertifikat," tutur Jokowi.
Untuk itu, dia langsung memerintahkan Menteri Agaria Tata Ruang/Kepala BPN untuk segera menyelesaikan masalah sertifikat tanah. Jokowi menyebut BPN kini berhasil menerbitkan 10 juta sertifikat tanah per tahunnya.
"BPN tidak tidur, saya kasih target. Kerja itu memang harus pake target. Kalau enggak beri target, ya 500.000 terus. Nyatanya bisa, dan sudah hampir selesai," ucap dia.
Advertisement
Pesan Jokowi
Dengan adanya sertifikat tanah, Jokowi mengatakan masyarakat tak perlu khawatir terkena sengketa tanah dan digugat ke Pengadilan. Dia pun mengingatkan masyarakat mengkalkulasi terlebih dahulu apabila ingin menggadaikan sertifikat tanah untuk pinjaman.
"Saya titip hati-hati pegang sertifikat ini. Kalau mau dipakai jaminan atau agunan itu dihitung betul bisa bayar apa ndak. Jangan sampai keleru ngitung. Kalau bisa itu, 'wah masuk keuntungan saya 10 juta, 5 juta nyicilnya, ndak apa-apa. Peyan pendet, ambil itu kredit di Bank ndak apa-apa," ucap Jokowi.
Dia juga berpesan agar pinjaman digunakan untuk modal usaha dan kerja. Jokowi mengingatkan masyarakat tak menggunakan pinjaman untuk beli barang-barang mewah.
"Iku duite Bank, sanes sarto panjenengan. Kalau sudah lunas dapat untung ditabung silakan mau mobil silakan. Titipan saya hanya itu," pungkas Jokowi.
