Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya untuk merampungkan 126 juta sertifikat tanah di tahun terakhir masa kerjanya. RI 1 tak ingin masyarakat di pelosok kerap kalah di kasus sengketa lahan lantaran tak punya bukti hukum sah atas tanah yang dimilikinya.
Menceritakan pengalamannya di 2015, Jokowi mengatakan, warga desa kerap berkeluh kesah masalah konflik tanah. Penyebabnya, masyarakat belum memiliki sertifikat tanah.
Advertisement
"Ada tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, banyak sekali. Karena apa, tahun 2015 dari 126 juta lahan yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta yang bersertifikat, 80 jutanya belum bersertifikat," ungkapnya dalam acara Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah. Saat melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), ia geram lantaran jumlah surat tanah yang diterbitkan hanya 500 ribu sertifikat per tahunnya.
"Padahal yang belum 80 juta. Artinya, bapak/ibu harus nunggu 160 tahun untuk bisa pegang sertifikat," tegas Jokowi.
"Kalau kita hanya kerja rutinitas 500 ribu per tahun dari Sabang sampai Merauke, (harus capai) 80 juta dengan 500 ribu per tahun, artinya 160 tahun bapak/ibu harus nunggu sertifikat," ujar dia.
10 Juta per Tahun
Oleh sebab itu, ia tidak ingin lagi BPN hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat tanah setiap tahunnya. Jokowi lantas menggandakan proses penerbitan hingga menjadi 20 kali lipat atau mencapai 10 juta per tahunnya.
"Sekarang sudah sampai akhir tahun kemarin sudah 101 juta sertifikat yang diberikan dari Sabang sampai Merauke. Tapi BPN memang tidak tidur. Kerja keras untuk menyelesaikan ini karena saya berikan target, kerja memang harus pakai target. Kalau enggak 500 ribu terus," tuturnya.
"Perkiraan saya kalau enggak ada covid pun rampung (126 juta sertifikat tanah). Tapi ada covid, mungkin mundur setahun. Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," pungkas Jokowi.
Jokowi Resmikan 4 Terminal di Jawa Tengah dan Jatim
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan empat Terminal Angkutan Massal Tipe A, yakni Terminal Purworejo dan Terminal Mendolo Wonosobo di Jawa Tengah serta Terminal Purboyo Madiun dan Terminal Patria Blitar di Jawa Timur. Peresmian dilakukan sekaligus di Terminal Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).
Jokowi mengatakan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi massal harus didorong. Selain mengurangi kemacetan, sarana dan prasarana transportasi massal juga akan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
"Sekarang ini macet hampir ada di semua kota karena semua orang menggunakan kendaraan pribadi. Kota kecil pun sekarang sudah macet sehingga transportasi massal harus didorong," ujar Jokowi."Antar kota di Jawa ini nanti pada suatu saat kotanya akan sambung menjadi aglomerasi, yang mau tidak mau kalau transportasi massal tidak terbangun akan terjadi macet," imbuh dia.
Advertisement
Konsep Baru
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berharap, terminal-terminal yang direvitalisasi ini tidak hanya menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan massal antarkota dan dalam kota, tapi juga mengenalkan konsep baru terminal sebagai pusat kegiatan masyarakat terutama UMKM.
"Terminal tipe A yang baru saja diresmikan juga berfungsi sebagai wadah kegiatan-kegiatan sosial dan seni budaya bagi masyarakat. Di terminal Purworejo ini dapat dilihat di lantai satu telah difungsikan sebagai ruang pamer kerajinan masyarakat bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas)," paparnya.
