Pemerintah Tarik Utang Rp 407 Triliun sepanjang 2023, Turun 41%

Pembiayaan utang awalnya didesain sebesar Rp 696,3 triliun dalam APBN 2023. Namun, dengan kemudian direvisi ke bawah melalui Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2023 menjadi Rp 421,2 triliun.

oleh Tira Santia diperbarui 03 Jan 2024, 14:14 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2023, Selasa (2/1/2024). (Tira/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut selama tahun 2023 Pemerintah telah menarik utang sebesar Rp 407 triliun atau menurun 41,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022.

Pembiayaan utang awalnya didesain sebesar Rp 696,3 triliun dalam APBN 2023. Namun, dengan kemudian direvisi ke bawah melalui Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2023 menjadi Rp 421,2 triliun.

“Dalam hal ini, dibandingkan 2022 dimana pembiayaan utang mencapai Rp 696 triliun, berarti tahun 2023 pembiayaan turun 41,5 persen, ini berarti kita hanya merealisir 58,4 persen dari APBN awal atau 96,6 dari Perpres 75/2023,” kata Sri Mulyani dalam APBN KiTa, dikutip Rabu (3/1/2024).

Adapun untuk rinciannya, pembiayaan utang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 308,7 triliun atau terealisasi 43,3 persen dari target APBN 2023. Angka tersebut turun sebesar 53,1 persen dari realisasi periode yang sama pada 2022 yang sebesar Rp 658,8 triliun.

Lebih lanjut, untuk sisi pinjaman Kementerian Keuangan mencatat sebesar Rp 98,2 triliun atau naik 164 persen secara tahunan dari 2022 sebesar Rp 37,2 triliun.

“Pembiayaan APBN aman dalam mendukung kesinambungan fiskal dan konsolidasi fiskal dengan bauran pembiayan utang maupun non utang yang optimal,” pungkasnya.


Pemerintah Tarik Utang Rp 407 Triliun sepanjang 2023

Menteri keuangan Sri Mulyani saat di wawancarai oleh liputan6 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/3/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi sementara pendapatan negara pada 2023 mencapai Rp 2.774,3 triliun. Jumlah pendapatan negara itu 112,6 persen dari target APBN yang sebesar Rp 2.463 triliun.

Sedangkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perpres 75 Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 2.637,2 triliun, pendapatan negara telah mencapai 105,2 persen.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani langsung pada konferensi pers Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KiTa, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

"Overall pendapatan negara kita (2023) di Rp 2.774,3 triliun itu 112,6 persen dari APBN awal. Waktu kita revisi targetnya dinaikkan di Perpres 75 tahun 2023 yaitu Rp 2.637,2 triliun APBN realisasi sementara tetap di atas itu," kata dia.

Menurutnya, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan hasil yang luar biasa baik.

 


Rincian Pendapatan

"Ini adalah satu capaian dari sisi pendapatan negara yang luar biasa baik, dan ini adalah hasil kerja keras bersama. Karena ini dihadapkan pada komoditas yang jatuh dan ekonomi dunia yang melemah," ujarnya.

Adapun realisasi pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 2.155,4 triliun dan PNBP yang dikelola Kemenkeu Rp 605,9 triliun, serta hibah Rp 13 triliun.

"PNBP ini juga luar biasa. Namun, 2023 ini PNBP yang tadinya kita desain cukup konservatif karena kami memperkirakan semua komoditas turun semuanya, CPO turun, Batu Bara turun maka APBN hanya menargetkan Rp 441,4 triliun untuk PNBP ternyata di DJA mampu mengumpulkan PNBP diatas Rp 600 triliun," pungkasnya.

Infografis 3 Skenario BBM Bersubsidi ala Menkeu Sri Mulyani. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya