Liputan6.com, Jakarta Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md menegaskan tidak pernah berencana penghentian atau penundaan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
TPN menekankan, bansos merupakan program hasil persetujuan bersama Pemerintah dan DPR.
Advertisement
“Kami ingin mengklarifikasi, agar jangan sampai ada mispersepsi. TPN Ganjar-Mahfud mendukung program bantuan sosial, tapi kami menolak politisasi penyaluran bansos sebagaimana disebutkan Zulkifli Hasan,” kata Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis dalam keterangannya, Kamis (2/1/2024).
Todung merujuk pada pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, yang menyebut program bansos merupakan kebijakan, pemberian, dan kedermawanan Presiden Joko Widodo, karena itu, mereka yang mendengarkan pidato Zulkifli Hasan diminta untuk memilih Gibran pada Pilpres 2024.
"Apa yang dilakukan Zulkifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu. Dan, ini bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical," tegasTodung.
Sementara itu, Tuan Guru Bajang (TGB) menambahkan, TPN Ganjar-Mahfud tidak pernah berpikir untuk mengusulkan penghentian bansos sampai setelah Pemilu 2024.
“Jadi, jangankan mengusulkan penundaan penyaluran bansos, berpikir pun tidak pernah, karena sesuai UUD 1945, cita-cita berbangsa dan bernegara kita adalah untuk menyejahterakan rakyat,” ungkapnya.
TGB juga mengungkapkan, salah satu program unggulan Ganjar-Mahfud adalah KTP Sakti yang di dalamnya mengagregasi semua bansos dalam satu kartu.
"Inilah bentuk komitmen paling tinggi Ganjar-Mahfud dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata dia.
Hasto PDIP: Pastikan Tidak Ada Politisasi dan Berpihak kepada Wong Cilik
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa seluruh program Bantuan Sosial (Bansos) pada 2024 harus tetap berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan tahun 2023.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, sesuai dengan tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang ketiga bertema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara, pihaknya justru ingin mendorong adanya perlindungan terhadap kelompok rentan.
"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," tutur Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Menurut Hasto, negara bertanggung jawab untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Sebab itu, PDIP mendukung penuh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.
"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," jelas dia.
Advertisement
KTP Sakti
Hasto menyebut, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin.
Paslon nomor urut tiga itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran.
"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," ungkap Hasto.
