Liputan6.com, Jakarta - Bencana gempa bumi yang beberapa kali terjadi di penghujung 2023 hingga awal 2024 telah membuat sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami kerusakan.
Merespons kejadian itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan perbaikan infrastruktur pada fasilitas umum di Kabupaten Sumedang.
Advertisement
"Untuk fasilitas umum, saya kira RSUD dan SMAN 1 Sumedang paling prioritas untuk segera kita tangani. Secara umum struktur masih oke, tapi ada beberapa retak sehingga akan kita lakukan retrofitting atau penguatan bangunan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataan tertulis, Kamis (4/1/2024).
Menteri Basuki mengatakan penanganannya bukan hanya memperbaiki yang retak-retak saja, tapi juga sekaligus meningkatkan estetika dan kualitas lingkungannya agar lebih baik.
"Perbaikan secepatnya minggu depan, karena banyak ruangan yang harus cepat ditangani seperti ruang operasi dan ruang cuci darah," imbuh dia.
Sedangkan untuk rumah warga, berdasarkan laporan dari BPBD Jawa Barat dan Pj Gubernur Jawa Barat, sementara ini tidak ada yang perlu direlokasi. Untuk proses perbaikannya akan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakannya.
"Rumah yang rusak berat, sedang, atau ringan nanti pasti ada bantuan dari pemerintah sesuai kriteria kerusakannya. Terlapor sampai sekarang ada sekitar 1.100 rumah yang rusak, Kementerian PUPR saat ini sedang memverifikasi langsung bersama Dinas PUPR dan BNPB agar tidak ada rumah rusak yang terlewat," terang Menteri Basuki.
"Kami juga memastikan bahwa infrastruktur-infrastruktur lain seperti Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Cipanas, Bendungan Sadawarna, dan Waduk Jatigede telah diperiksa dan dinyatakan aman tanpa ada kerusakan akibat gempa," pungkas Basuki.
Hari Ketiga Gempa Sumedang, Jumlah Rumah Rusak Mencapai 1.136 Unit
Sebanyak 1.136 rumah dinyatakan rusak usai tiga hari (H+3) terjadinya gempa bumi merusak berkekuatan M 4,8 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang terjadi pada Minggu, 31 Desember pukul 20.34 WIB lalu.
Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, jumlah itu terdiri dari 876 rumah rusak ringan, 136 rusak sedang dan 124 rusak berat.
"Tapi (jumlah) ini belum diverifikasi, artinya rumah-rumah ini dicatat nanti akan disesuaikan dengan standar. Kalau itu rusak berat sesuai dengan Keppres di Cianjur itu rusak berat mendapatkan Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta dan rusak ringan Rp15 juta," ujar Bey usai meninjau penyerahan bantuan tenda dari Kementerian Kesehatan di Sumedang, Rabu, 3 Januari 2024.
Bey mengatakan pencairan dana bencana alam dari pemerintah pusat RI harus melalui beberapa tahap proses kebenaran data.
Usai pencairan dari pemerintah pusat RI, Bey mengaku bantuan dari Pemerintah Jawa Barat akan segera menyusul usai terkumpul data total kerusakan yang dialami.
"Ada nanti menyesuaikan. Kan ini belum diverifikasi dan lain sebagainya. Nanti dilihat ada enggak kerusakan-kerusakan umum, kerusakan sosial," kata Bey.
Advertisement
Tidak Terhasut
Bey menegaskan pula selama penanganan gempa di Sumedang, masyarakat diimbau tidak terhasut oleh informasi pemicu gempa.
Bey menyebutkan, kejelasan informasi soal pemicu gempa bumi merusak di Sumedang tetap menunggu dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG).
"Dan untuk sumber gempa masih menunggu pendalaman oleh BMKG. Jadi kita jangan berkesimpulan apapun, intinya BMKG minta masyarakat tetap waspada dalam satu minggu ini," ucap Bey.
Saat ditanya soal keberadaan alat pendeteksi gempa bumi di Jawa Barat, Bey mengaku tidak mengetahui jumlahnya.
Bey hanya menyebutkan alat pendeteksi gempa bumi salah satunya dimiliki oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Indonesia itu kan di kawasan ring of fire, di pusat vulkanologi juga sudah ada (pendeteksi gempa) tapi kita tidak tahu (jumlahnya). Yang penting waspada, tidak terlalu panik. Ini Pak Bupati juga menunggu hasil kajian dari BMKG untuk mencocokan dengan aturan RT/RWnya soal pendirian bangunan," tukas Bey.
