Disdik DKI Batalkan Bantuan KJP Plus 492 Siswa karena Langgar Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah membatalkan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada 492 siswa yang tersebar pada setiap jenjang pendidikan (SD-SMA) periode 2023.

Hal ini dilakukan Disdik DKI Jakarta usai melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik penerima bantuan sosial pendidikan KJP Plus di seluruh sekolah di Jakarta.

Hasilnya, ratusan peserta didik penerima KJP Plus melanggar Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan. Padahal, terdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus, seperti larangan membawa senjata tajam dan terlibat tindakan asusila.

"Apabila larangan tersebut tidak dipatuhi, maka bantuan sosial pendidikan akan dibatalkan. Namun, pembatalan juga dilakukan terhadap peserta didik yang sudah lulus ataupun sudah bekerja," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Purwosusilo dalam keterangan resmi, diterima Kamis (4/1/2023).

Purwo mengimbau agar peserta didik penerima KJP Plus dapat menaati aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pergub di atas. Lebih lanjut, Disdik DKI memastikan bakal terus melakukan evaluasi.

"Dinas Pendidikan dan pihak sekolah akan terus memantau serta mengevaluasi peserta didik penerima KJP Plus. Sehingga, bantuan ini dapat tepat sasaran," ujarnya.

Purwo menuturkan, sumber data peserta didik penerima KJP Plus diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbarui secara berkala. Keluarga tidak mampu yang belum terdaftar di DTKS, diminta menghubungi Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Pusdatin Jamsos) sesuai kelurahan tempat tinggal atau Kartu Keluarga (KK).