Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku senang jika memang akan dipanggil oleh Komisi VI DPR RI. Pemanggilan ini terkait pernyataan mendah mengenai dana bantuan sosial (bansos) yang berasal dari kantong Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"(Saya) senang, ya karena dibuat rapat kan, senang," kata Mendag Zulkifli Hasan kepada awak media di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).
Advertisement
Dirinya tak ambil pusing atas sejumlah kritik terkait politisasi bansos yang dilakukannya. Dirinya mengaku akan menjelaskan semuanya pada pekan depan. "Beritain apa saja boleh, entar minggu depan saya akan tanggapin," ujar Mendag.
Di tempat terpisah, Mendag membantah pernyataannya yang menyebutkan uang bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menjadi polemik.
Ia menjelaskan, Dirinya yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengaku bermaksud untuk melanjutkan seluruh program pemerintah Jokowi. Termasuk berbagai jenis bantuan sosial.
"Yang bilang (uang) pribadi siapa? Saya kan koalisi Indonesia maju, lanjutkan. Semua program jokowi kita akan lanjutkan dan tambah," kata Mendag Zulhas kepada awak media di Pasar Palmerah, Jakarta, Kamis (4/1).
Sebaliknya, Mendag Zulhas mengaku tak setuju dengan pernyataan beberapa pihak yang menginginkan program bansos dihentikan. Bahkan, dirinya ingin jika anggaran program bansos terus ditingkatkan.
"Kalau ada orang yang ingin bansos BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan, dan ditambah. Itu kira-kira," ujar Mendag Zulhas.
Rencana Pemanggilan
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," kata Aria Bima, saat konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Lebih lanjut, dia pun menambahkan bahwa PDIP sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019, ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial," tegas dia.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
