Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN memprioritaskan investor dari dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur di ibu kota baru. Para investor lokal ini akan menjadi pemicu investor asing melakukan investasi di Kota Nusantara.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menjelaskan, ibu kota negara masa depan Indonesia yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Advertisement
Investor domestik menjadi prioritas awal pembangunan awal IKN untuk meyakinkan potensi investasi kepada penanam modal asing.
"Calon-calon investor asing akan melihat proyek Kota Nusantara terus berjalan dan sudah memperlihatkan hasil," kata dia dikutip dari Antara, Jumat (5/1/2024).
Investor domestik lebih memahami situasi dan sudah memiliki dana besar untuk memulai proyek pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia itu.
Pembangunan awal Kota Nusantara juga harus dilakukan serba cepat untuk mengejar target menggelar upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia pertama kalinya di ibu kota negara baru Indonesia pada 17 Agustus 2024.
OIKN mencatat yang dirilis akhir 2023, telah menerima 328 dokumen komitmen awal untuk kerja sama (letter of intent/LoI), sekitar 55 persen investor domestik fokus pembangunan sektor sumbu kebangsaan Kota Nusantara.
Pengerjaan pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia yang dilakukan, menurut dia, fokus pada sektor ruang hijau, kelengkapan ekosistem sumbu kebangsaan, dan lembaga negara dengan pendanaan bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (non-APBN).
Kota Pintar
Pembangunan Kota Nusantara sebagai kota pintar juga menarik minat penanam modal asing di antaranya dari negara Singapura, Jepang, Malaysia, China, Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Sejumlah investor asing telah memberikan dokumen pernyataan komitmen awal untuk kerja sama, tetapi OIKN belum bisa menyebutkan besaran investasi karena baru dalam tahap pemberian dokumen komitmen awal untuk kerja sama.
Korea Selatan diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan ibu kota negara baru Indonesia, salah satunya sektor pembangunan kota pintar.
Jepang, China dan Singapura, sudah menjadi rekan kerja sama investasi yang panjang dengan Indonesia, dan Malaysia secara geografis menempati wilayah yang sama dengan Kota Nusantara, sehingga memiliki kebutuhan, demikian Agung Wicaksono.
Pemerintah Telah Gelontorkan Rp 26,7 Triliun Bangun IKN
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi sementara anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2023 telah mencapai Rp 26,7 triliun atau 97,6 persen dari pagu Rp 27,4 triliun.
"IKN tahun ini kita belanjakan Rp 26,7 triliun. Itu anggaran total untuk tahun ini Rp 27,4 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KiTa, Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Untuk rinciannya, pemerintah telah merealisasikan Rp 23,8 triliun dari pagu Rp 24,3 triliun.
Anggaran tersebut untuk pembangunan klaster infrastruktur di IKN, diantaranya pembangunan Istana Negara dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, kawasan permukiman (pembangunan tower rusun ASN dan Hankam), pembangunan jalan tol IKN, duplikasi jembatan pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir sungai Sepaku dan pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pemaluan, Saluang, san Tengin.
Kemudian, pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp 2,9 triliun dari pagu Rp 3 triliun.
Advertisement
Anggaran Non Infrastruktur
Anggaran untuk klaster non infrastruktur di IKN digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada K/L, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, untuk dukungan pengamanan Polri dan operasional Otorita IKN.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara selama periode 2022 hingga 2024 sebesar Rp 72,8 triliun.
"Kalau kita lihat di tahun 2022 kita sudah belanja Rp 5,5 triliun untuk IKN. Untuk tahun 2023 itu naik cukup besar Rp 26,7 triliun, dan tahun 2024 lebih besar lagi Rp 40,6 triliun," pungkasnya.
