Liputan6.com, Jakarta - Tumpang tindih kewenangan di sektor keamanan dan pertahanan menjadi sorotan di pusaran Debat Capres 2024, Minggu (7/1/2024). Capres Ganjar Pranowo memiliki jurus tertentu dalam menanggulangi tumpang tindih kewenangan tersebut.
Menurut politikus PDIP ini bahwa untuk membereskan tumpang tindih tersebut dimulai dari pemimpin tertinggi. Dia mencontohkan beberapa institusi yang menjaga keamanan dan pertahanan di laut yang harus dapat disatukan dalam satu intitusi coast guard.
Advertisement
"Bila itu menyangkut keamanan maka ada di wilayah kepolisian," kata Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan panelis.
Ganjar mengapresiasi bahwa di tahun 2023 ini relatif aman karena tidak ada ancaman terorisme. Dia mengapresiasi pihak kepolisian yang mampu menangkal aksi-aksi destruktif kelompok teroris.
Namun, ketika gangguan keamanan di belahan Indonesia lain terjadi dan membutuhkan bantuan lembaga pertahanan, maka leading sector tetap dipegang lembaga keamanan.
Fungsi Forkopimda
Ganjar mengatakan, tumpang tindih kewenangan pertahanan dan keamanan tidak dipungkiri terjadi di daerah. Di tingkat ini maka Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) harus mengambil inisiatif di tingkat lokal.
"Perlu harmonisasi dan perlu singkronisasi," kata Ganjar.
Namun demikian, bila tidak ada keputusan yang dapat diambil maka langkah tersebut dapat diambil oleh panglima tertinggiada di tangan presiden.
"Pemimpin teringgi harus ambil keputusan, dan itu sikap paling jelas dalam konteks eksekutif pemimpin tertinggi," ujar Ganjar.
Advertisement
