Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sudah menandatangani atau meneken surat keputusan kenaikan gaji prajurit TNI-Polri. Terkait aturan resminya, Jokowi mengatakan secepatnya dilaksanakan.
"Saya rasa sudah, secepatnya akan keluar (SK)," kata Jokowi usai meresmikan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).
Advertisement
Kepala negara berharap, dengan naiknya gaji TNI-Polri, daya beli prajurit bisa menjadi lebih baik. Selain itu, kehidupan prajurit TNI-Polri bisa lebih sejahtera.
"Saya harapkan bisa meningkatkan daya kesejahteraan daya beli dan juga berimbas kepada keluarga mereka," harap Jokowi.
Kenaikan gaji TNI-Polri pada era Jokowi memang tidak banyak dilakukan. Tercatat hanya terjadi hanya empat kali. Berbeda jika dibanding era pemerintahan sebelumnya yang disebut mencapai sembilan kali.
Menjawab hal tersebut, Jokowi menegaskan tidak bisa setiap era kepemimpinan disamaratakan. Sebab, semua harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara yang ada dan pengaruh eksternal yang terjadi.
"Situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda, kita memutuskan menaikkan dan tidak pasti dengan pertimbangan matang," jelas Jokowi.
"Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan dengan eksternal seperti covid, perang dagang, kemudian geopolitik yang tidak memungkinkan ya tidak mungkin kita lakukan semua dengan pertimbangan dan kalkulasi yang matang," imbuh presiden menandasi.
Kenaikan Gaji TNI-Polri Dibahas di Debat Capres
Sebelumnya, capres nomor urut 1, Anies Baswedan memberi nilai buruk ke kinerja Kemenhan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, yakni 11 dari 100.
Anies menjelaskan kenapa memberi skor lebih buruk dari Ganjar soal kinerja Kemhan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu bisa dilihat dari kesejahteraan personel TNI-Polri.
Menurut dia, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), gaji TNI-Polri naik sebanyak 9 kali. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah, kenapa? Di era SBY kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya terjadi 3 kali, dan akan naik nanti tahun depan karena menjelang pemilu, mungkin naik gajinya," kata Anies.
Advertisement
Tak Usahakan Kenaikan Tukin
Ditambah lagi, dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak mengusahakan kenaikan tunjangan kinerja bagi personelnya.
"Di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80 persen. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka," tutur Anies.
Selain itu, Anies menyoroti soal alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas yang dibeli Kemhan di era Prabowo Subianto. Dia menilai penggunaan alutsista bekas ini taruhannya keselamatan anggota TNI.
"Lalu kita lihat alutsista yang bekas. Itu risikonya adalah keselamatan TNI kita karena mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah di negeri ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy," kata Anies.
Ganjar Beri Nilai 5
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun memberi nilai buruk. Ganjar memberi nilai 5 ke kinerja Kemenhan.
Dia lalu mengutarakan rencananya untuk memperjuangkan nasib TNI. Dia ingin membuat perencanaan yang berasal para prajurit.
"Apa yang kemudian saya lakukan untuk membela TNI kita? Saya bersama mereka, saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia. Saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela," kata Ganjar.
"Maka itulah yang saya bela. Maka rencana bottom up itu betul-betul sebuah rencana yang mereka inginkan, yang mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif, termasuk soal kesejahteraan yang tadi disampaikan dan saya sepakat pada soal itu," lanjut Ganjar.
Advertisement
