Jokowi: Jika Berkaitan dengan Pertahanan dan Alutsista Nggak Semua Bisa Dibuka Kayak Toko Klontong

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal data alutsista dan pertahanan yang sempat menjadi sorotan dalam debat calon presiden atau debat capres pada Minggu, (7/1/2023).

Jokowi menyebut, bahwa data alutsista maupun pertahanan ada yang bisa terbuka, tetapi lebih banyak yang mesti dirahasiakan.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Serang, Banten, Senin (8/1//2023).

Jokowi menyatakan, strategi besar negara tidak semuanya bisa dibuka. Menurutnya, rahasia negara bukan seperti toko kelontong.

"Karena ini menyangkut strategi besar negara gak bisa semua dibuka kaya toko kelontong nggak bisa," ucapnya.

Sebelumnya, dalam debat capres semalam, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan meminta agar Prabowo membuka soal data-data tentang pertahanan dan alutsista dalam forum terbuka. 

"Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy, penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini. Sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya," ungkap Anies.

Dia pun menuturkan, jika semua data tidak ditunjukkan, maka fakta yang disampaikan Anies dan Ganjar adalah benar.

"Jadi menurut hemat kami, bila diantara kami yang faktanya keliru, bapak tunjukkan. Tapi kalau bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar, itulah kenyataan yang ada di lapangan, dan ini juga yang kami gunakan fakta-fakta itu," tutur Anies.

Dia pun menyampaikan, untuk menjawab hal ini agar tak menanggapi secara emosional.

"Itulah sebabnya kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional untuk menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan," kata Anies.

"Yang dibahas adalah kebijakan yang disusun menggunakan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat, sehingga pembahasan pemanfaatan uang rakyat harus di depan rakyat," kata Anies di sela-sela kampanye di Gorontalo, Senin (8/1/2024).