Liputan6.com, Washington, DC - Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Mike Johnson mengatakan bahwa para pemimpin senior Kongres AS pada Minggu (7/1/2024) menyetujui anggaran federal sebesar USD 1,6 triliun untuk tahun fiskal 2024 dalam sebuah kesepakatan untuk mencegah penutupan sebagian kegiatan pemerintah pada akhir bulan ini.
Angka terbesar tersebut mencakup USD 886 miliar untuk anggaran pertahanan dan USD 704 miliar untuk belanja non-pertahanan, kata Johnson, seorang anggota Partai Republik, dalam sebuah surat kepada anggota Kongres pada Minggu. Porsi pertahanan melalui RUU anggaran pertahanan telah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joe Biden bulan lalu. Demikian seperti dilansir VOA Indonesia, Selasa (9/1).
Advertisement
Pemimpin fraksi mayoritas di Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer dan Pemimpin Partai Demokrat di DPR Hakeem Jeffries dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan bahwa pendanaan non-pertahanan lainnya atau diskresi akan "melindungi prioritas utama dalam negeri seperti tunjangan veteran, layanan kesehatan dan bantuan nutrisi" dari pemotongan anggaran yang diminta oleh beberapa anggota Partai Republik.
Pernyataan mereka menyebutkan anggaran non-pertahanan sebesar USD 772,7 miliar, hampir USD 69 miliar lebih besar dari yang dinyatakan oleh Johnson. Seorang pembantu Partai Demokrat mengatakan dana tambahan itu adalah "penyesuaian".
Kongres Akan Kembali Bertemu
Kongres dijadwalkan kembali ke Washington minggu ini untuk membahas tenggat 19 Januari dan 2 Februari guna menyelesaikan anggaran pemerintah hingga September. Pembahasan berlangsung di tengah tuntutan Partai Republik agar mengurangi anggaran diskresi untuk tahun fiskal tahun 2024 di bawah batas yang disepakati pada bulan Juni.
Musim semi lalu, Biden dan Ketua DPR saat itu Kevin McCarthy mencapai kesepakatan – sebagai bagian dari kesepakatan peningkatan plafon utang – terkait anggaran pertahanan dan non-pertahanan sebesar USD 1,59 triliun.
Biden pada Minggu mengatakan bahwa kesepakatan itu membawa AS selangkah lebih dekat untuk "mencegah penutupan kegiatan pemerintah, yang tidak perlu dan melindungi prioritas nasional yang penting".
"Ini mencerminkan tingkat pendanaan yang saya negosiasikan dengan kedua belah pihak," kata Biden dalam sebuah pernyataan setelah pengumuman kesepakatan itu.
Advertisement
Gedung Putih Pesimistis
DPR yang dikuasai Partai Republik dan Senat yang dikuasai Partai Demokrat masih harus menyepakati cara mengalokasikan dana tersebut.
Dalam suratnya, Johnson mengatakan, "Tingkat anggaran akhir tidak akan memuaskan semua orang dan tidak akan memotong anggaran sebanyak yang kita inginkan."
Direktur Anggaran Gedung Putih Shalanda Young pada Jumat mengatakan bahwa dia tidak optimistis dapat mencapai kesepakatan untuk menghindari penutupan sebagian pemerintah pada akhir bulan ini.
