Liputan6.com, Jakarta - Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran Arief Rosyid Hasan setuju dengan sikap Prabowo Subianto yang tidak membongkar data pertahanan di dalam debat capres. Dia menyatakan, data pertahanan adalah bersifat rahasia.
"Soal data pertahanan ini kan rahasia negara ya tidak bisa dibongkar di publik, apalagi di forum terbuka seperti debat Pilpres ini. Mohon izin, silakan dicek negara-negara seperti Amerika, Rusia, dan lain-lain, saya yakin tidak ada pejabat yang mau buka rahasia negara di hadapan publik, kecuali blunder," kata Arief, melalui keterangan tertulis, Selasa (9/1/2024).
Advertisement
Arief menilai dua capres lain yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hanya fokus menyerang pribadi Prabowo.
"Bahwa yang lain ini sepertinya fokus ke serangan-serangan pribadi ya. Pak Prabowo menjelaskan bahwa waktu yang singkat itu tidak cukup untuk menjelaskan berbagai hal yang kompleks di negara ini," kata dia.
Eks Wakil Direktur Milenial TKN Jokowi-Ma'ruf itu menjelaskan, dalam melihat satu persoalan tak bisa dari satu perspektif saja. Sebab, ada kepentingan lain yang juga mesti dipikirkan.
"Itulah yang membedakan seorang negarawan yang bicara gagasan, bicara hal-hal yang kompleks dengan orang lain yang sekedar bicara hal-hal yang teknis dan hanya omong, omong, omong," ucap Arief.
Arief yang pernah dipercaya menjadi Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank BSI menyoroti sensitivitas data dan perlindungan data yang harusnya dipahami baik Ganjar maupun Anies.
"Beberapa tahun ke belakang kita di sektor perbankan. Juga sebelumnya di bidang medis sebagai dokter gigi. Mohon izin, data nasabah dan rekam medis seorang pasien saja kita jaga kerahasiaannya, ada namanya aturan perlindungan data pribadi. Tidak bisa sembarang buka data di publik. Itu hanya bicara satu orang individu, mohon maaf, apalagi ini data pertahanan nasional," kata Arief.
Jokowi Tegaskan Informasi Pertahanan Tidak Bisa Semua Dibuka Seperti Toko Kelontong
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, informasi pertahanan tidak semuanya bersifat terbuka untuk publik. Menurut dia, informasi pertahanan bukanlah toko kelontong.
"Yang terkait dengan pertahanan, yang terkait dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut strategi besar negara," tegas Jokowi saat ditanya awak media merespons debat calon presiden yang berlangsung kemarin malam, Minggu, 7 Januari 2024.
"Tidak bisa semua dibuka kaya toko kelontong tidak bisa," kata Jokowi.
Jokowi ingin publik lebih cerdas usai menyaksikan debat calon presiden. Dia menilai, jika debat berjalan seperti semalam ke depannya akan banyak yang kecewa.
"Saya kira (debat capres semalam) kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa," jelas presiden.
Jokowi berharap, agar tidak terjadi situasi yang sama seperti debat semalam, maka disarankan penyelenggara debat yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengevaluasi formatnya.
"Debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu sehingga hidup. Saling menyerang tidak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif personal," kata dia.
"Saya kira tidak baik (saling menyerang) dan tidak mengedukasi," tandas Jokowi.
Advertisement
Jokowi Sebut Data Pertahanan Tak Semua Bisa Dibuka, Ganjar: Ada Datanya di Kemenko Polhukam
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespon soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal data pertahanan yang tidak bisa semua dibuka seperti 'toko klontong'.
Ganjar menyebut, dirinya hanya membutuhkan jawaban. Sehingga, jika data tersebut tak bisa dibuka dijawab tak bisa.
Diketahui, Ganjar meminta data pertahanan untuk disampaikan ke publik kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pada saat debat capres, Minggu 7 Januari 2024.
"Saya butuh jawaban saja, kalau memang tidak bisa kan dia jawab 'tidak bisa dibuka pak'," kata Ganjar, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (8/1/2024).
Sebab, dia menyebut data yang dia paparkan pada saat debat sudah tertera di website Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
"Ada datanya di Kemenkopolhukam, terbuka itu di website," tegas dia.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
