Liputan6.com, Paris - Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne (62) mengundurkan diri pada Senin (8/1/2024), menyusul kekacauan politik baru-baru ini mengenai imigrasi.
Pengunduran diri tersebut membuka jalan bagi Presiden Emmanuel Macron (46) menunjuk pemerintahan baru dalam beberapa hari mendatang. Masa jabatan Macron sendiri akan berakhir pada tahun 2027 dan dia tidak akan dapat mencalonkan diri sebagai presiden untuk masa jabatan ketiga berturut-turut sesuai dengan Konstitusi Prancis.
Advertisement
Dalam suratnya, Borne menyiratkan pengunduran dirinya atas permintaan Macron. Dia mengutip "keinginan" sang presiden untuk "menunjuk perdana menteri baru".
Pengunduran diri Borne menyusul disahkannya undang-undang imigrasi yang kontroversial pada akhir bulan lalu yang didukung oleh Macron yang bertujuan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mendeportasi sejumlah orang asing, dan langkah-langkah lainnya.
Aliansi sentris Macron meloloskan undang-undang tersebut hanya setelah membuat kesepakatan dengan Partai Republik yang konservatif, yang oleh banyak pengamat dilihat sebagai pergeseran pemerintah ke sayap kanan. Negosiasi yang alot dan perdebatan sengit di parlemen menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah Borne untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) strategis di masa depan.
Pengamat politik juga berpendapat bahwa Macron, seorang pendukung setia integrasi Eropa, ingin pemerintahan barunya bersiap-siap untuk pemilu Uni Eropa pada bulan Juni.
PM Perempuan Kedua Prancis
Borne diangkat pada Mei 2022 setelah Macron terpilih kembali untuk masa jabatan kedua. Dia adalah perdana menteri perempuan kedua di Prancis.
Bulan berikutnya, kubu sentris Macron kehilangan mayoritas di parlemen, memaksa pemerintah melakukan manuver politik dan menggunakan kekuasaan konstitusional khusus untuk dapat mengesahkan undang-undang.
Tahun lalu, Borne menghadapi protes massal yang sering kali diwarnai dengan kekerasan terhadap reformasi pensiun yang tidak populer. RUU untuk meningkatkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun disahkan menjadi undang-undang pada April, membuat marah banyak orang di seluruh negeri.
Dia juga menghadapi kerusuhan selama berhari-hari yang meletus di seluruh Prancis pada awal musim panas, yang dipicu oleh penembakan mematikan oleh polisi terhadap seorang remaja.
Advertisement
Akankah Prancis Punya Perdana Menteri Termuda?
Kantor Macron mengumumkan penerimaan atas pengunduran diri Borne dan Macron mengunggah di X alias Twitter bahwa pekerjaan Borne patut menjadi teladan.
"Anda telah melaksanakan proyek kita dengan keberanian, komitmen, dan tekad negarawan. Terima kasih dari lubuk hati saya terdalam," tulis Macron.
Pernyataan dari kantor Macron menggarisbawahi Borne akan melanjutkan tugasnya sampai pemerintahan baru ditunjuk.
Media Prancis melaporkan pada Senin malam bahwa Menteri Pendidikan Gabriel Attal (34) adalah calon favorit untuk menggantikan Borne. Jika ditunjuk maka dia akan menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah modern Prancis.
Nama lain yang kerap disebut antara lain Menteri Angkatan Bersenjata Ssbastien Lecornu dan mantan Menteri Pertanian Julien Denormandie, pendukung lama Macron yang membantunya melancarkan gerakan politiknya.
Di bawah sistem politik Prancis, perdana menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana menteri bertugas melaksanakan kebijakan dalam negeri dan mengoordinasikan tim menteri pemerintah.
Presiden memegang kekuasaan besar atas kebijakan luar negeri, urusan Eropa, dan pertahanan sekaligus juga merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata.
