Liputan6.com, Jakarta - Capres Prabowo Subianto menyebut nama Gaza saat debat pilpres 2024. Argumen Prabowo adalah Indonesia akan seperti Gaza jika tidak memiliki kekuatan militer.
Namun apakah tepat menggunakan perbandingan militer Indonesia dengan Gaza yang notabene bukan negara?
Advertisement
Pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI) Yon Mahmudi menjelaskan bahwa Gaza atau Palestina memang tidak punya angkatan militer.
"Jadi Paestina itu kan bukan sepenuhnya negara yang berdaulat karena belum diakui oleh sebagian besar dunia internasional. Maka dalam hal ini Palestina sebagai otoritas Palestina, bukan State of Palestine, dan tidak memiliki angkatan bersenjata karena wilayahnya masih diklaim Israel," ujar Yon Mahmudi kepada Liputan6.com, Selasa (9/1).
Kelompok Hamas juga sebetulnya bukan angkatan perang. Konteksnya pun beda dari Indonesia yang adalah negara berdaulat dengan militer yang sudah mendapat pengakuan dunia.
"Dalam hal ini jadi otoritas Palestina memang tidak memiliki angkatan bersenjata. Polisinya juga terbatas," jelas Yon.
"Hamas sendiri adalah merupakan faksi, kelompok milisi bersenjata. Jadi bukan sebagai angkatan perang secara formal, karena tidak diakui. Mereka dalam hal ini konteksnya adalah kelompok gerilyawan bersenjata yang ingin mendapat kemerdekaan."
Terkait argumen dari Prabowo soal kekuatan militer, Yon lebih fokus ke bagaimana caranya agar bekontribusi dan membantu menyelesaikan isu di Palestina.
Ganjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data Pertahanan
Sebelumnya dilaporkan, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menanggapi pernyataan capres nomor urut 01 Anies Baswedan dan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang meminta agar Prabowo Subianto membuka data soal pertahanan RI.
Adapun dalam acara debat capres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2023) malam, Ganjar dan Anies meminta Prabowo untuk membuka data pertahan mulai dari alutsista dan anggaran untuk Kemhan RI.
Nusron menjelaskan, Prabowo yang juga menjabat sebagai Menhan tentu tidak akan mau membuka sesuatu yang menjadi rahasia negara.
"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mungkin bersedia, sebab tidak mungkin data alutista dan jenis yang kita miliki dibuka secara telanjang," ucap Nusron dalam keterangannya, Senin (8/1).
Dalam kehidupan negara demokrasi, Nusron menuturkan, untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan trsendiri.
Pasalnya, pertahan juga bagian dari kerahasiaan negara. Sementara di negara yang demokrasi, transparansi juga menjadi sebuah keharusan.
"Di setiap negara demokratis itu memang selalu ada tegangan antara secrecy dengan defense dan security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain pertahanan negara juga perlu kerahasian," kata Nusron.
Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Nusron menjelaskan bahwa proses di legislatif adalah sebuah solusi.
"Karena itu, proses delibrasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses ini yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," tukasnya.
Advertisement
Mahfud Md: Saya Mantan Menhan, Tidak Ada Pertanyaan ke Prabowo yang Ungkap Rahasia Negara
Calon wakil presiden (cawapres) nomor 3 Mahfud Md menilai tidak ada pertanyaan yang dilontarkan ke capres Prabowo Subianto pada debat ketiga Pilpres 2024, yang mengungkap rahasia negara. Mahfud Md mengatakan pernah menjadi mantan Menteri Pertahanan (Menhan) antara tahun 2000-2001.
"Kalau saya ya, kan saya mantan menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana UU yang (soal) rahasia (data negara) ndak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/1).
Menurut dia, pertanyaan yang dilontarkan kepada Prabowo hanya soal anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) sehingga bisa dibuka ke publik. Mahfud mencontohkan pertanyaan yang bersifat rahasia negara seperti, intelijen, strategi penyerangan dan pertahanan negara.
"Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan. Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasi anu nya begitu, kan itu bukan rahasia. Ndak ada, ndak ada dari yang kemarin yang harus dirahasiakan pertanyaannya itu," jelas mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu.
"Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal Strategi Pertahanan. Itu kan soal alutsista," sambung Mahfud.
Jokowi Setuju Soal Kerahasiaan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan data pertahanan, termasuk alat utama sistem senjata (alutsista), tidak dapat dibuka seluruhnya seperti toko kelontong, karena menyangkut strategi besar negara.
"Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, nggak bisa, ya," kata Jokowi di Serang, Banten, Senin 8 Januari 2024, dikutip dari Antara.
Hal itu disampaikan Jokowi menyoal adanya calon presiden yang meminta data pertahanan dibuka secara transparan kepada publik dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu 7 Januari 2024 malam.
Dia menekankan banyak hal yang berkaitan dengan pertahanan memang harus dirahasiakan karena menyangkut keamanan.
"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara," terangnya.
Advertisement
