Liputan6.com, Jakarta Pertemuan antara Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditanggapi santai oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK).
Pertemuan itu terjadi pada Jumat 5 Januari 2024 atau jelang debat ketiga Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Advertisement
JK kemudian memberikan pendapatnya. Menurut dia, Prabowo merupakan bagian Menteri Kabinet Indonesia Maju
"Biasa saja. Kan menteri juga," ujar JK di Kediaman Pribadinya, Jakarta Selatan Rabu (10/1/2023).
JK mengatakan, hal tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan. Menurut dia, Jokowi saat itu memang sedang mengundang menteri-menteri untuk duduk bareng satu meja.
"Dia undang menterinya duduk-duduk, silakan saja. Tidak ada soal," ujar JK.
Sebelumnya, Prabowo Subianto terlihat sedang mengadakan makan malam bersama dengan Presiden Jokowi di sebuah restoran di Jakarta Pusat, Jumat, 5 Januari 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo tampak mengenakan baju batik, sementara Jokowi memakai kemeja putih polos. Keduanya tampak akrab berbincang.
Namun, tak diketahui apa yang dibahas oleh kedua tokoh politik itu.Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dikonfirmasi, juga tak mengetahui apakah Jokowi dan Prabowo membahas debat capres yang akan digelar pada Minggu, 7 Januari 2024.
"Saya tidak tahu apa yang beliau bicarakan sambil makan malam. Katanya masakan nusantara di rumah makan itu enak," tutur Ari.
Ari menambahkan, makan malam tersebut terjadi sekitar pukul 20.05 WIB. Prabowo sendiri saat ini maju Pilpres 2024 berpasangan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Anies Dilaporkan ke Bawaslu Soal Lahan Prabowo, JK: Kalau Ditanya Mana Datanya, Tanya Jokowi
Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) buntut pernyataan saat debat capres ketiga yang dinilai menyerang Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sebagai Menhan dan pribadi.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) memberikan tanggapan. Menurut dia, alangkah baiknya bila Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan.
"Saya bilang bagus kalau bawaslu periksa," kata JK di kediaman pribadinya, Rabu (10/1/2024).
JK mengatakan, Anies Baswedan pun tinggal merekomendasikan Bawaslu untuk turut memanggil Joko Widodo atau Jokowi. Karena, data yang dibeberkan terkait penguasaan lahan negara di Kalimantan Timur oleh Prabowo Subianto bersumber dari Presiden Jokowi lima tahun lalu.
"Kan dia pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus, kalau diperiksa. Anies kalau ditanya dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi," ujar JK.
"Jadi kalau Anies dipanggil Bawaslu, dia kan mengatakan saya cuma tiru dasarnya Pak Jokowi. Nanti yang ditanya Pak Jokowi, dapat data dari mana nah itu nanti," sambung dia.
JK mengatakan, seandainya itu terjadi diprediksi membuat gempar publik.
Advertisement
Anies Dilaporkan ke Bawaslu
Sebelumnya, Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Laporan ini dilakukan terkait pernyataan Anies saat debat capres ketiga yang menurutnya menyerang Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sebagai Menhan dan pribadi.
Perwakilan PHBP Subadria Nuka mengatakan, saat itu Anies menyerang terkait anggaran pertahanan yang menurutnya sebesar Rp700 triliun dan bidang-bidang tanah seluas 340 ribu hektare yang disebutnya tidak benar serta telah menghina kinerja Prabowo dengan memberi score 11 dari 1.000.
"Karena diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp700 triliun, dan terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah seluas 340 (ribu) hektare, maka hal tersebut adalah tidak benar," kata Subadria, Selasa (9/1/2024).
"Karena diketahui tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan didalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp275.320.450.000," sambungnya.
Subadria menganggap, hal tersebut merupakan penghinaan, karena Prabowo merupakan Menteri dengan kinerja terbaik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
