Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melihat adanya potensi ancaman bonus demografi semu yang mengintai Ibu Kota Nusantara atau IKN.
"Be careful, begitu IKN benar terjadi, akan ada limpahan usia produktif yang berbondong-bondong datang ke sana. Seolah-olah ini adalah bonus demografi di Kalimantan Timur, padahal yang sebenarnya terjadi adalah bonus demografi semu,” kata Hasto mengutip keterangan resmi, Kamis (11/1/2024).
Advertisement
“Hal ini terjadi karena pekerja banyak berasal dari luar, sedangkan masyarakat lokal tidak memiliki kemampuan untuk bersaing," tambahnya.
Maka dari itu, dibutuhkan upaya untuk mengatasi ancaman bonus demografi semu. Salah satunya dengan memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat lokal di sekitar IKN.
Adanya kebutuhan tenaga kerja yang meningkat di IKN menurut Hasto, hendaknya dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah daerah setempat.
"Dengan adanya IKN, kualitas SDM lokal harus dipaksa naik, jangan hanya mendatangkan SDM dari luar sebanyak-banyaknya. Misalnya, universitas di sana dapat mengadakan pendidikan vokasi untuk boosting masyarakat sekitar agar menjadi center of excellence sehingga mengasilkan SDM yang siap kerja," jelas Hasto.
Menurutnya pemerintah setempat harus punya sense of urgency terkait dengan masalah kependudukan ini.
"Inilah pentingnya penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) secara spesifik di Kalimantan Timur, datanya harus hidup dan disusun dengan benar. Kita optimistis penyusunan GDPK Kalimantan Timur akan menarik karena ada magnet IKN," jelas Hasto.
Jika Kualitas SDM Maksimal
Jika kualitas sumber daya manusia (SDM) maksimal, maka pada 2026 Hasto yakin bahwa Indonesia dapat lepas dari middle income trap (jebakan pendapatan menengah).
Ini adalah istilah yang mengacu pada kemampuan sebuah negara untuk mencapai pendapatan menengah tetapi tak dapat keluar dari tingkat tersebut. Artinya, negara dengan jebakan pendapatan menengah akan kesulitan untuk menjadi negara maju.
Sayangnya, di Kalimantan Timur tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah, sementara pendidikan dapat menentukan kualitas SDM.
Advertisement
Setiap Kepala Daerah Perlu Ketahui Urgensi Penyusunan GDPK
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto, mengatakan pentingnya setiap kepala daerah untuk mengetahui urgensi dalam penyusunan GDPK.
"Terkadang kepala daerah tidak tahu urgensi GDPK yang disusun, sehingga tidak saling support dengan pusat. Padahal ini menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan di daerah khususnya dalam hal ini pembangunan kependudukan,” kata Boni.
“Apabila bisa sinkron, maka masyarakat akan menikmati hasilnya.”
Dirinya menambahkan, setiap kabupaten/kota diminta untuk membuat GDPK lalu dilegalkan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota.
"Baru saja kami meluncurkan blue print kependudukan yang merupakan bagian dari GDPK, untuk updating isu kependudukan yang belum masuk. Misal Ketika ada pemindahan IKN, bagaimana ini berdampak terhadap pilar ke 4 dalam GDPK yaitu pilar penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk," terang Boni.
Data Kependudukan di Kaltim
Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3,77 juta jiwa.
Sedangkan persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 70,28 persen, hal ini berarti Kaltim masih dalam masa bonus demografi. Persentase penduduk lansia sebanyak 6,22 persen, naik dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 4,02 persen.
Data tersebut diamini oleh Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur Siswanto.
"Isu terkini mengenai kondisi di beberapa kabupaten/kota memang sudah terjadi disparitas pendidikan dan perekonomian antar wilayah, yang menikah usia muda juga cukup tinggi, ketimpangan gender terlihat dengan meningkatnya jumlah janda," ujar Siswanto.
Ketua KKI Kalimantan Timur Prof. Harihanto mengakui bahwa pihaknya sangat berkomitmen dalam pengendalian penduduk.
"Kami akan mencoba berkolaborasi dengan pusat, ke depan rencana kami akan membentuk koalisi kependudukan di kabupaten/kota. Betul terjadi disparitas di Kaltim, dengan banyaknya migran masuk nantinya akan terjadi persaingan. Kami harus persiapkan masyarakat lokal untuk bersaing," kata Prof. Harihanto.
Advertisement
