Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas dan Panglima TNI Agus Subiyanto tengah mengkaji rencana kenaikan tunjangan kinerja alias tukin TNI menjadi 80 persen.
Azwar Anas mengatakan, kenaikan tukin TNI ini merupakan bentuk dari evaluasi internal TNI/Polri dalam melihat proses bisnis dan kinerja.
Advertisement
"Jadi tunjangan RB (reformasi birokrasi) itu akan naik dan tunjangan akan kita berikan jika ada perbaikan proses bisnis. Kemudian ada perbaikan sistem kerja yang ada di dalam dalam rangka efisiensi, termasuk tumpang tindih," ungkapnya di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (11/1/2024).
"Sehingga dengan demikian mudah-mudahan tidak lama akan segera kami usulkan terkait dengan proses tunjangan kinerja, Tukin TNI," ujar Anas.
Perhitungan
Rencana kenaikan tukin ini juga akan dihitung dari penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Termasuk jika TNI lebih banyak lagi belanja lewat e-Katalog.
"Karena ini kan arahan Presiden untuk belanja di e-Katalog. Sehingga nanti TNI belanja di e-Katalog semakin tinggi akan berpengaruh di penilaian RB," imbuh Anas.
Menurut dia, peningkatan tukin TNI merupakan indikator bahwa memang pekerjaan para prajurit sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan dan mendongkrak investasi.
"Termasuk yang tadi kami tekanankan adalah program digitalisasi di TNI. Sehingga proses-proses yang panjang bisa dipangkas, dalam rangka mendorong reformasi birokrasi berdampak," tutur Menpan RB.
Bahlil Lahadalia Minta Tambahan Tukin, Menpan RB Siap Kaji
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, angkat suara soal Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang meminta kenaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk para pegawainya.
Anas mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih lanjut soal kenaikan tunjangan kinerja.
"Ya nanti, akan kita kaji," ujar Anas saat ditemui, Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Advertisement
Usul Bahlil
Sebelumnya, Bahlil merayu kenaikan Tukin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 beberapa waktu lalu.
Bahlil sempat menyinggung Tukin milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih tinggi dibandingkan kementeriannya.
Padahal, menurut Bahlil, pekerjaan yang diemban kementeriannya lebih berat dibandingkan DJP.
"Kata mereka (pegawai Kementerian BKPM) kenapa kementerian lain yang tukang menerima pajak tukinnya tinggi, tapi kok yang mendatangkan (investasi) engga naik-naik, Pak?" ujar Bahlil dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakorna) Investasi, Jakarta, Kamis (7/12).
