Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara dari 35 negara di dunia yang memiliki potensi risiko bencana paling tinggi.
“Memang Indonesia ini terkenal dengan negara yang potensi bencananya sangat tinggi,” kata Suharyanto dalam Kaleidoskop Bencana 2023 dan Outlook Bencana 2024 di Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Advertisement
Suharyanto menyebutkan sepanjang 2020 sampai 2023, Indonesia mengalami ribuan kali bencana. Seperti pada 2023, mencapai 4.940 kali bencana, sedangkan pada 2020-2021 sebanyak 6.000 kali bencana.
Untuk kejadian bencana 2023 yang mencapai 4.940 kali itu didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem.
Meski kejadian bencana di Indonesia terus meningkat, dampaknya tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah kejadian.
Sebagai contoh, untuk rumah rusak terdapat penurunan, yaitu pada 2021 sebanyak 158.659 rumah, pada 2022 sebanyak 95.403 rumah, dan pada 2023 menurun lagi meski intensitas kejadian bencana semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Selain itu, Jawa Barat juga merupakan daerah yang paling sering ditimpa bencana, namun rumah yang paling banyak rusak justru terdapat di Nusa Tenggara meski kejadian di daerah tersebut sedikit.
Hal itu terjadi karena pada 2022-2023, bencana di Nusa Tenggara bukan berupa banjir dan longsor, melainkan bencana siklon tropis.
Kemudian, terkait jumlah orang yang meninggal atau hilang, pada 2022 jumlahnya tinggi, karena saat itu terdapat gempa Cianjur yang menelan korban jiwa sebanyak 602 orang, pada 2023 turun, karena tidak ada bencana yang sangat signifikan hingga mengakibatkan orang yang meninggal banyak.
“Ini tentu saja kejadiannya fluktuatif. Kita tidak bisa melihat dari jumlah kejadian bencananya. Meskipun kejadiannya meningkat, tetapi dampaknya tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah kejadian,” kata Suharyanto yang dikutip dari Antara.
BNPB Imbau Jangan Terpancing Berita Hoaks
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau, masyarakat untuk berhati-hati dengan adanya informasi soal bencana alam, terlebih lagi jika tidak jelas sumber informasinya.
Hal itu diutarakan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam acara Disaster Briefing yang diikuti secara daring di Jakarta, pada Senin 8 Januari 2024.
Menurut Abdul Muhari, imbauan itu disampaikan menyusul adanya kabar palsu atau hoaks yang beredar di kalangan warga yang bermukim di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Secara singkat, informasi palsu tersebut mengabarkan bahwa BNPB provinsi dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprediksi adanya puncak letusan Gunung Lewotobi Laki-laki pada 7 atau 8 Januari 2024, serta anjuran untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.
"Ini sebenarnya sudah bisa dilihat bahwa ini pasti hoaks. Kemenkes tidak mengurusi erupsi, BNPB juga tidak ada di provinsi," ungkap Abdul Muhari.
Advertisement
Bencana Vulkanologi Belum Dapat Diprediksi
Ia menjelaskan, saat ini otoritas yang berwenang mengeluarkan informasi terkait bencana geologi dan vulkanologi adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan dapat diakses melalui https://vsi.esdm.go.id/.
"Bukan BNPB, bukan Kemenkes. Jadi yang berwenang dan memiliki alat atau equipment di bidang itu adalah Badan Geologi atau PVMBG," tegasnya.
Abdul Muhari menambahkan, bencana yang terkait dengan geologi dan vulkanologi saat ini belum dapat diprediksi, sehingga otoritas terkait tidak dapat memberikan prediksi waktu terjadinya letusan gunung api.
Ia menilai, adanya informasi hoaks, khususnya di daerah yang dilanda bencana, berdampak pada psikis masyarakat. Salah satunya adalah adanya masyarakat yang mengungsi, meskipun tidak diharuskan untuk melakukannya.
"Ini yang kemudian membuat kondisi tertentu yang seharusnya bisa kita atasi, jadi agak complicated," tambah dia.
Untuk itu, Abdul Muhari mengimbau, kepada masyarakat agar tidak mempercayai informasi soal kebencanaan yang tidak jelas sumbernya, serta kepada pemerintah daerah agar senantiasa aktif dalam memberikan informasi benar, dan mengklarifikasi informasi hoaks, agar psikis masyarakat tidak terganggu dengan informasi yang keliru.
