7 Respons Sejumlah Pihak soal Pernyataan Kapolri Terkait Pemimpin yang Bisa Lanjutkan Estafet Kepemimpinan

Ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyinggung soal kriteria pemimpin pengganti Presiden Joko Widodo tengah mendapat sorotan. Karena dipersepsikan sebagai sosok selanjutnya yang mampu meneruskan estafet kepemimpinan.

Menanggapi ucapan itu, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim menilai tidak ada yang salah dari harapan Jenderal Sigit jika dipahami secara utuh dari semua pidato yang disampaikan.

"Padahal itu mudah dipahami apabila lurus memahami tanpa interes apa pun," kata Yusuf saat dikonfirmasi, Jumat 12 Januari 2024.

Sebab, Yusuf bisa memahami bila maksud dari estafet kepemimpinan bisa diartikan luas. Dengan harapan prestasi yang sudah ditorehkan bisa terus dilanjutkan pemimpin selanjutnya.

"Yang dipahami dari pernyataan Kapolri estafet kepemimpinan, itu luas, termasuk di dalamnya juga bisa estafet kepemimpinan Polri di setiap tingkatan. Pimpinan lama dan pimpinan baru tetap membangun estafet," ujarnya.

Yusuf juga telah mengkonfirmasi kepada para tamu yang sepaham dengan pidato Jenderal Sigit pada acara Perayaan Natal Mabes Polri Tahun 2023 di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan hari ini Kamis, 11 Januari 2024 tidak ada unsur memihak.

"Saya tanya kepada yang hadir acara Perayaan Natal di PTIK, saat Kapolri menyampaikan estafeta, memahami seperti itu juga (tidak ada unsur memihak). Ini sudah jelas (penjelasan Kapolri)," kata dia.

Sementara, Pengamat Militer ISESS Bambang Rukminto mengaku pidato Jenderal Sigit saat menyinggung soal estafet kepemimpinan bisa diartikan multitafsir di tengah hiruk-pikuk persaingan politik saat ini.

"Saya tidak mengetahui secara jelas konteks pernyataan Kapolri tersebut. Tetapi secara implisit kita bisa merasakan arah dari pernyataan tersebut mengarah pada kepemimpinan politik mengingat 14 Februari 2024 ada Pemilu yang menentukan kepemimpinan baru," kata dia.

Sebab, kata Bambang, pernyataan itu tersebut tentu juga bisa dipahami sebagai arahan politik kemana keinginan Jenderal Sigit pada suksesi kepemimpinan nanti. Sehingga, ia menilai tidak seharusnya pimpinan Polri berbicara soal itu di tengah persaingan politik.

"Dan itu tentu tak elok disampaikan seorang Kapolri yang diberi kewenangan negara untuk menjaga kamtibmas dan penegak hukum yang harus netral. Kapolri harus diingatkan soal semboyan Bhinneka Tunggal Ika," ucap dia.

"Bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan di negeri ini, termasuk perbedaan pandangan maupun pilihan politik. Yang terpenting bagi Kepolisian adalah menjaga dan mengamankan agar perbedaan-perbedaan tersebut tak membelokan arah dari tujuan bernegara seperti amanah UUD 1945," jelas Bambang.

Direktur Eksekutif The Jakarta Institute (TJI) Reza Fahlevi memberikan pembelaan atas pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dianggap menimbulkan polemik karena menggunakan frasa "melanjutkan estafet kepemimpinan". Menurut dia tidak ada yang salah atas statement Kapolri tersebut.

"Pak Kapolri secara tegas dan lugas menyebutkan sosok pemimpin yang kita cari adalah yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan di hadapan para pemuka lintas agama dan anggota Polri dalam Perayaan Natal Bersama Polri. Lantas kenapa diframing seolah-olah mendukung salah satu Paslon karena menggunakan tagline keberlanjutan?," tegas Reza dalam keterangannya, Jumat 12 Januari 2024.

Reza meminta kepada pihak yang mempermasalahkan pernyataan Kapolri untuk melihat konteksnya secara utuh. Ia menekankan, Kapolri di kalimat lanjutannya bahkan menegaskan dengan ajakan siapapun pemimpin yang saat ini kemudian naik menjadi pasangan calon tentulah para pemimpin-pemimpin yang terbaik.

"Itu artinya Pak Kapolri netral. Siapapun boleh dipilih karena mereka merupakan pemimpin-pemimpin terbaik. Pun demikian seluruh Paslon dan tim suksesnya juga sering menggunakan frasa "keberlanjutan". Jadi kenapa lagi harus diributkan," tanya Reza.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, ketiga Paslon dan timnya pernah menggunakan istilah keberlanjutan. Reza menyebutkan ada Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Gatot Eddy Pramono yang pernah mengatakan slogan keberlanjutan akan menjadi kunci bagi pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggaet suara dari pendukung setia Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu 20 Desember 2023 usai Rapat TPN di Jakarta.

"Kata Pak Gatot, jadi intinya apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi yang baik itu akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar, kemudian kalau ada yang masih kurang, itu akan diperbaiki. Berarti kan beliau ada yang melanjutkan, ada yang memperbaiki program-program yang sudah dilakukan Pak Jokowi," kata Reza mengutip kembali Gatot.

Reza juga membeberkan, Politikus PDIP Aria Bima pernah menyampaikan, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tetap melanjutkan apa yang sudah baik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aria Bima, kata Reza, memastikan narasi itu lah yang dibawa pasangan calon tersebut sejak awal mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum dan tidak berubah hingga sekarang.

"Kata Pak Aria Bima, intinya bahwa mereka tidak pindah strategi, ini ada keberlanjutan," kata Reza mengutip Aria Bima saat konpers di Media Center TPN Ganjar Mahfud.

Kemudian, Reza juga menyampaikan, Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam acara Dialog Apindo Capres 2024 di Jakarta, pernah berjanji akan mendorong reindustrialisasi berkelanjutan menyusul tren deindustrialisasi yang menurutnya tengah terjadi dalam beberapa tahun belakangan.

Selain itu, Reza juga mengutip pernyataan Maman Imanul Haq, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB, yang menyatakan bahwa pihaknya saat bergabung dengan Koalisi Perubahan pernah mengusulkan nama baru untuk koalisi yang mendukung Anies-Cak Imin, yaitu Pembaruan Berkelanjutan. Maman menyatakan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar siap untuk melanjutkan program Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Selama program itu bagus. bagi kami yang sudah baik, kami teruskan dan perkuat," ujar Maman di Tuban, Jawa Timur pada Sabtu, 9 September 2023.

"Jadi kalau semua pernah menggunakan istilah keberlanjutan, kenapa Pak Kapolri menyampaikan seperti itu dipermasalahkan?," tandas Reza.

Sementara, Ketua Umum Holistik Institute M Nur Latuconsina menegaskan, pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyebutkan mencari pemimpin yang melanjutkan estafet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut jika ditafsirkan, maka tidak mengarahkan dan tak ada keberpihakan kepada pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) manapun.

"Kita tahu sendiri siapapun pemimpin kedepan harus bisa melanjutkan estafet pembangunan. Jadi buat para politisi lawan politik, jangan sampai statement Kapolri dipolitisasi," ujar M Nur yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Sabtu 13 Januari 2024.

Dia menambahkan, ucapan Kapolri soal kepemimpinan berkelanjutan, bukan untuk mengarahkan, apalagi menggiring opini, untuk medukung capres-capres tertentu. Melainkan, kata M Nur, ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkait dengan estafet kepemimpinan nasional yang berkelanjutan itu adalah umum.

"Yang dimaksud adalah, keberlanjutan dari sejak Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin selanjutnya," ucap dia.

Lebih lanjut M Nur menekankan, dalam Undang-Undang atau UU Nomor 7/2017 dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi netral yang tidak berpihak ke paslon manapun.

"Soal netralitas Polri diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 yang berbunyi: 'Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih'," kata M Nur.

Menurut M Nur, selain UU 7/2017, ada pula Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

"Dalam UU ini dengan jelas menegaskan: 'Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Jadi, pihak mana pun jangan menafsirkan statement Kapolri tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan politik," ucap dia.

"Mari bersama kita support Polri untuk menjadi aparat penegak hukum sesuai tugas dan fungsinya, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam jalannya Pemilu," pungkas M Nur Latuconsina.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan bahwa kriteria pemimpin harus mampu meneruskan estafet kepemimpinan Joko Widodo ke depan.

Menanggapi hal tersebut, calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo memastikan, dirinya akan melanjutkan program Jokowi.

Sebab, sejak awal kepemimpinan Jokowi, ia sudah bagian timses yang ikut menyusun program.

"Oh ya jelas (estafet) dong, saya kan 2 kali Pilpres terakhir kemarin selalu tim sukses. Kami diminta untuk memberikan masukan, kami amankan seluruh pekerjaan," kata Ganjar usai bertemu petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur, Jumat 12 Januari 2024.

Politikus PDIP ini lantas mencontohkan program nasional yang ia laksanakan tuntas di Jawa Tengah, meski ada penolakan namun ia tetap pasang badan.

"Mau saya sebut di Jawa Tengah? Di demo pertama saya adalah Pabrik Semen di Rembang, kami amankan, karena itu punya BUMN. Biarkan kami ambil seluruh tanggung jawabnya dengan catatan mungkin Ganjar menjadi negatif,” kata Ganjar.

Ganjar juga menyinggung kasus Wadas yang hingga kini menuai kontroversi. Ia menyatakan pasang badan meski itu proyek pusat.

"Wadas, saya amankan itu karena belasan tahun tidak pernah jadi dan pemerintahan harus menyelesaikan. Saya ambil tanggunggung jawabnya, tertuduhnya saya tidak apa-apa, tapi tugas saya menyelesaikan persoalan ketika persoalan itu muncul, jalan tol, PLTU," kata Ganjar.

"Artinya apa? Tugas saya harus membereskan yang tidak baik atau kurang baik, tugas kami memperbaiki," sambung Ganjar.

Oleh karena itu, Ganjar menegaskan tak perlu ragu akan keberlanjutan kepemimpinan dan program pemerintah jika ia terpilih.

"Jadi sebenarnya jelas sustainabilty tidak pernah ragu soal itu karena kan pasangan pilpres dua periode terakhir kami dukung terus," pungkasnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyinggung kriteria pemimpin pengganti presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia berharap sosoknya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada acara Perayaan Natal Mabes Polri Tahun 2023 di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2024.

Menanggapi hal itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Gus Imin) mengatakan siapa pun presiden terpilih nantinya adalah orang yang harus siap meneruskan tongkat estafet.

Dia meyakini, baik dirinya dengan Anies atau pun kandidat lain seperti Ganjar dan Prabowo adalah orang yang paling siap melakukan hal itu.

"Memang harus siap estafet. Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo adalah yang paling siap diantara anak-anak negeri ini yang siap meneruskan," kata Gus Imin di Surabaya, Jumat 12 Januari 2024.

Dia memastikan, narasi perubahan yang diusungnya bersama Anies Baswedan bukan bermaksud tidak meneruskan tongkat estafet. Namun diakui banyak publik yang keliru dalam menafsirkan kata perubahan.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini yakin, ada empat hal yang paling penting dan harus dimaknai dalam narasi perubahan.

Pertama, lanjut Gus Imin, yang jelek dihentikan, diganti yang baik. Termasuk yang salah, mestinya dibenahi. Kedua, yang perlu dibuat baru maka buatlah baru total dan betul-betul baru.

"Yang ketiga, ya kita bikin perbaikan terus-menerus," yakin Gus Imin.

Keempat, Gus Imin memastikan menjadi poin utama dari narasi perubahan. Dia meyakini tidak ada calon presiden yang tidak mampu melakukan estafet. Namun hanya dirinya dan Anies lah yang memiliki kaedah dan momentum jelas untuk meneruskan yang berhasil dan merombak yang gagal.

"Saya dan Mas Anies kaedahnya jelas, menjaga momentum-momentum yang sudah berhasil, merombak hal-hal yang gagal dan mengganti hal yang baru untuk memperbaiki yang salah dan gagal," dia menandasi.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal pemimpin.

Pernyataan itu terkait kriteria pemimpin pengganti Presiden Joko Widodo atau Jokowi diharapkan bisa meneruskan estafet kepemimpinan. Terkait hal ini, Habiburokhman menilai tak ada yang salah dengan pernyataan Kapolri.

"Saya pikir sudah tepat apa yang disampaikan Pak Kapolri, tidak ada yang salah," kata Habiburokhman di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jumat 12 Januari 2024.

"Misalnya soal statement tadi, kita perlu pemimpin yang bisa melanjutkan estafet pembangunan. Ya tentu dong," sambung dia.

Habiburokhman mengatakan, seorang pemimpin negara sejatinya harus demikian. Dia pun mencontohkan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Kita sebagai bangsa dan negara, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya. Pemerintahan yang sebelumnya melanjutkan estafet kepemimpinan pemerintahan yang sebelumnya lagi," ujar dia.

Habiburokhman mengatakan, capres-cawapres yang memenangkan Pilpers 2024 diharapkan juga melanjutkan estafet kepimpinan sehingga pembangunan bisa berkelanjutan dan tidak kembali ke nol.

"Tidak ekstrem to ekstrem. Dan itu memang sesuai harapan kita semua apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri," tandas dia.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyinggung kriteria pemimpin pengganti presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Hasto, pemimpin kedepan memang perlu ada kesinambungan dari pemimpin sebelumnya.

"Kalau kita lihat dari substansinya memang harus ada kesinambungan dari kepemimpinan sehingga segala sesuatunya tidak dimulai dari nol," kata Hasto, saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta, Jumat 12 Januari 2024.

Dia pun menyampaikan bagaimana saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden kelima RI, juga melanjutkan hal yang baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya.

"Ibu Mega melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dari Bung Karno. Kemudian meluruskan hal-hal yang tidak baik dari kepemimpinan otoriter Pak Harto. Kemudian juga (meneruskan) dari Gus Dur," ungkap Hasto.

Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini meyakini, jika nanti Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden kedelapan RI, akan dilanjutkan kebijakan yang baik dari presiden sebelumnya.

"Maka Pak Ganjar pun nanti juga akan melanjutkan hal-hal yang baik dari para presiden-presiden sebelumnya, terutama memperkuat keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto.

Di sisi lain, Hasto juga mengingatkan, banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap di Pemilu 2024 ini.

"Dari suara-suara rakyat kepada Kapolri. itu menunjukkan bahwa harapan terhadap Polri agar netral, agar tidak membuat pernyataan yang bisa dipersepsikan mendukung pasangan tertentu, itu disampaikan untuk tidak dapat dilakukan oleh Kapolri," pungkas Hasto.

Mabes Polri memberikan klarifikasi terhadap pesan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kriteria pemimpin pengganti Presiden Joko Widodo yang mendapat sorotan ketika pidato dalam perayaan dan ibadah Natal, Kamis 11 Januari 2024.

"Bisa kita lihat seluruhnya secara lengkap video tersebut dimana pesan-pesan bapak Kapolri terkait dengan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman kemudian juga terkait cooling system," kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keteranganya, Jumat 12 Januari 2024.

Menurutnya, pesan terkait sosok selanjutnya yang mampu meneruskan estafet kepemimpinan merujuk dari keberhasilan pembangunan dari Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo untuk Indonesia.

"Yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden Pertama Ir. Soekarno sampai Presiden ke-7 Ir. Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain," kata dia.

"Estafet kepemimpinan tentu harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru dan apapun program yang dibawanya," tambahnya.

Dengan begitu, Trunoyudo mengingatkan atas instruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah meminta jajarannya berkomitmen menjaga netralitas.

Sebagaimana amanah pada UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2.

"Tentunya polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa," jelas Trunoyudo.