Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan menegaskan tidak akan menghentikan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada rakyat apabila jadi presiden terpilih di pilpres 2024.
Anies menyatakan kabar yang beredar bahwa dia bersama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bakal menghentikan program bansos adalah informasi keliru. Justru, kata Anies, program bansos akan di-upgrade menjadi Bansos Plus.
Advertisement
"Pertama soal PKH (Program Keluarga Harapan). Jadi program-program yang bersifat bantuan sosial itu akan kita lakukan perubahan. Kabar yang mengatakan itu dihentikan, itu tidak benar. Yang ada diubah dari bansos menjadi Bansos Plus. Tinggal pilih mau bansos minus, apa Bansos Plus?" kata Anies Baswedan di 'Desak Anies' Ambon, Senin (15/1/2024).
Anies Baswedan kemudian menjelaskan perubahan yang dia maksud. Setidaknya, ada dua aspek bansos yang akan diubah Anies dan Muhaimin (AMIN) yaitu berkaitan dengan jumlah bansos dan penerima bansos.
"Apa perubahannya? Satu terkait dengan jumlahnya. Yang kedua, terkait dengan penerimanya. Banyak yang sebetulnya berhak, tapi tidak mendapatkan. Karena apa? Karena data yang belum akurat," jelas Anies.
Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini menyebut tidak hanya data penerima bansos yang bakal diperbaiki, persoalan lain yang akan ditindaklanjuti ialah soal adanya orang dalam (ordal).
"Praktik di lapangan ada ordal-ordal nih, betul tidak? Nah ordal-ordal ini harus dibersihkan. Dan pembersihannya ini harus melibatkan masyarakat," ujar capres yang diusung Koalisi Perubahan.
Terakhir, Anies menyampaikan agar rakyat tidak bergantung pada bansos semata. Rakyat juga perlu diberikan pendampingan soft skill agar mampu bersaing di dunia kerja. Sehingga, harapannya rakyat mempunyai pendapatan tambahan secara mandiri.
"Ketiga adalah pendampingan, supaya bisa memiliki soft skill agar bisa punya pendapatan tambahan. Jadi Insyaallah itu akan kita bereskan," kata Anies.
Anies Soroti soal Urus Legalitas Lahan: Mudah Bagi yang Besar, Kalau Rakyat Kecil Selalu Ribet
Sebelumnya, Anies Baswedan juga menyoroti timpangnya urusan legalitas lahan bagi rakyat kecil di Indonesia Menurutnya, hanya segelintir pihak yang mudah mendapatkan lahan yang legal untuk kepentingan usaha.
"Ini faktanya. Faktanya, kita menyaksikan mudah sekali bagi yang besar untuk bisa mendapatkan lahan dipakai untuk macam-macam, kelapa sawit, apakah itu untuk hutan produksi, macam-macam," kata Anies Baswedan kepada wartawan di sela-sela kampanye di Lampung, Minggu (14/1/2024).
"Tapi kalau yang kecil selalu ribet. Apa sih sulitnya menyelesaikan masalah ini, itu kan kemauan kok. Enggak ada yang sulit," sambung Anies.
Padahal, kata mantan gubernur DKI Jakarta ini, banyak lahan yang memang sudah ditinggali rakyat selama puluhan tahun secara turun-temurun. Namun, tidak pernah mendapatkan legalitas dari negara untuk tinggal di lahan itu.
"Inilah yang menurut kami harus jadi perubahan bahwa negara bersifat penuh kasih sayang sama rakyatnya. Jangan dipandang rakyatnya itu entitas yang berseberangan yang punya kepentingan berbeda. Apalagi seakan-akan mereka pihak asing, ini tanah rakyat kita sendiri, tanahnya sendiri puluhan tahun," jelas Anies.
Advertisement
Anies: Membesarkan yang Kecil Tanpa Mengecilkan yang Besar
Anies menilai tidak sulit bagi negara untuk memberikan legalitas lahan bagi rakyatnya sendiri. Negara, menurut Anies, hanya tinggal menerapkan kewenangan.
"Apa sulitnya bagi negara untuk membuat mereka punya legalitas? Toh legalitas itu akan mereka pakai untuk apa? Untuk kegiatan bertani, untuk kegiatan nanti produksi, di makan oleh siapa? Oleh rakyat Indonesia," ujar Anies Baswedan.
Anies menegaskan kebijakan ini hanya dapat dijalankan oleh pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dia berujar, pemimpin dengan ideologi yang tegas pasti kebijakannya lurus ke rakyat.
"Itu sebabnya saya katakan, prinsipnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat," ucap Anies.
