Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku kaget mengetahui rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) masih sangat rendah.
Dia mengatakan rasio penduduk Indonesia berpendidikan tinggi terhadap populasi produktif lebih rendah dibandingkan negara di ASEAN.
Advertisement
"Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga kemarin dapat angka ini, saya kaget," kata Jokowi dalam Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin (15/1/2024).
Menurut dia, Indonesia berada di angka 0,45 persen, sedangkan Vietnam dan Malaysia 2,43 persen. Bahkan, rasio penduduk berpendidikan tinggi terhadap populasi produktif Indonesia sangat jauh dibandingkan negara-negara maju yang berada di angka 9,8 persen.
"Indonesia itu di angka 0,45 persen. 0,45 persen. Negara tetangga kita, Vietnam Malaysia sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali," ujarnya.
Jokowi mengatakan dirinya akan mengambil kebijakan untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan tinggi terhadap populasi produktif. Dia memastikan akan mencari anggaran untuk pendidikan.
"Enggak tahu anggarannya akan didapat darimana tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis, kejauhan sekali 0,45 sama 2,43," tutur Jokowi.
"Angkanya memang keliatannya, tapi kalo dikalikan ini sudah berapa kali. 5 kali lebih rendah kita dengan negara-negars yang tadi saya sampaikan, bukan negara maju, dibandingin dengan negara maju," sambungnya.
Pentingnya Meningkatkan SDM
Jokowi menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk memajukan Indonesia.
Untuk itu, Jokowi dia mengupayakan pembiayaan pendidikan dan riset seoptimal mungkin.
"Bukan hanya dari APBN dan APBD, tapi juga pemanfaatan dana abadi yang kita miliki, termasuk mungkin menghubungkan dengan industri lewat matching fund. Ini juga penting," jelas Jokowi.
Advertisement
Jokowi Minta Mendikbud Tambah Anggaran Riset: Presiden Baru Pasti Lanjutkan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menambahkan anggaran untuk riset, khususnya di perguruan tinggi pada tahun 2024 ini. Kendati ada Pilpres, Jokowi meyakini penambahan anggaran riset akan dilanjutkan siapapun presiden yang terpilih.
"Pak Nadiem anggarannya (untuk riset) diperbesar. Enggak apa-apa dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai itu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01 (Anies Baswedan), entah itu 02 (Prabowo Subianto), entah 03 (Ganjar Pranowo)," jelas Jokowi dalam Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin (15/1/2024).
Dia meminta Mendikbud Nadiem segera mengalokasikan penambahan anggaran untuk riset. Jokowi menilai presiden yang terpilih tidak akan berani memotong anggaran yang sudah dialokasikan untuk riset.
"Dimulai dulu, enggak mungkin kalau Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, presiden yang akan datang motong, enggak berani. Kita tahu peluang kita ke depan untuk mengembangkan ekonomi hijau, ekonomi biru," ujarnya.
