Deretan Gedung di IKN yang Beroperasi Juni 2024, Istana Presiden hingga RS Mayapada

Bangunan dan hunian yang ditargetkan terbangun dan fungsional di IKN pada Juni 2024 yakni bangunan yang dibangun dengan dana APBN antara lain Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

oleh Arthur Gideon diperbarui 15 Jan 2024, 18:00 WIB
Pembangunan infrastruktur kota dan gedung pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan sudah selesai dibangun dan langsung difungsikan pada Juni 2024. Gedung-gedung tersebut mulai dari Istana Presiden, rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), hinga sejumlah rumah sakit swasta.

Tenaga Ahli Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Bonie Erwanto menjelaskan, sejumlah bangunan di IKN ditargetkan terbangun dan fungsional pada Juni 2024.

"Ini sudah confirm dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan seperti ini," ujar Bonie dikutip dari Antara, Senin (15/1/2024).

Bangunan dan hunian yang ditargetkan terbangun dan fungsional di IKN pada Juni 2024 yakni bangunan yang dibangun dengan dana APBN antara lain Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

Selain itu Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kemudian rumah tapak jabatan menteri yang fully furnished dan fungsional pada Juni 2024," kata Bonie.

Lalu Gedung Bank Indonesia, Kawasan Beranda Nusantara, Plaza Bhinneka, Gedung Polrestabes dan Command Center.

Sebanyak 12 menara (tower) rumah susun untuk ASN dan personel Hankam juga ditargetkan terbangun serta fungsional pada Juni.

Kemudian pengembangan hunian pekerja konstruksi di IKN, pengelolaan sampah dan limbah di wilayah pengembangan (WP) 1A dan 1B, Gedung Gas Insulated Substation dari PLN serta rumah sakit berskala internasional dari Kementerian Kesehatan.

 


Pendanaan non-APBN

Pembangunan infrastruktur kota dan gedung pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sedangkan bangunan dan hunian dari pendanaan non-APBN yang ditargetkan terbangun serta fungsional antara lain Nusantara Superblok (mal, apartemen), Hotel Nusantara, Hotel Pakuwon, BSH Mandiri (Community Hub), PSSI Training Center, Telkom Smart Office (Fase 1), Taman Tematik/Botanical Garden, Bluebird Park and Ride, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina.

Bonie mengatakan OIKN sering mengadakan monitoring dan evaluasi dengan Kementerian PUPR, hal ini terkait dengan progres pembangunan di IKN.

"Kalau saya melihat bangunan-bangunan tersebut sangat esensial untuk bisa dipakai ketika pemerintahan pusat pindah ke IKN," katanya.

Selain itu, lanjut Bonie, ASN juga bisa hidup dan berkegiatan sebagai layaknya penghuni pertama di IKN.

"Jadi itu memang ekosistemnya sudah sedemikian rupa, sehingga itu sebaiknya harus dikejar. Menurut saya itu target yang realistis," ujarnya.


Sandiaga Uno Mau Kembangkan Bisnis Wisata Alam di IKN

Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno lari pagi bareng Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Senayan, Jakarta, Minggu, 14 Januari 2024. (Merdeka.com/Nur Habibie)

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno siap mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis ecotourism di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami telah melakukan pengembangan desa-desa wisata yang telah menjadi mitra kami yang berada di sekitar IKN. Selain itu, Nusantara cocok untuk dijadikan ecotourism," ujar Sandiaga Uno dalam siaran pers tertulis, Kamis (11/1/2024).

Menurut dia, pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) yang ada di sekitar IKN akan mengedepankan ecotourism, dimana jenis parekraf ini mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

"Sebanyak 75 persen dari 256 ribu ha lahan yang ada di IKN akan dijadikan sebagai kawasan hijau. Akan semakin mudah untuk para pegiat parekraf untuk menggunakan sisi-sisi ekologi yang ada di kawasan hijau Nusantara ini sebagai pengembangan bisnis ke depannya," terangnya.

 


Sumber Daya Masyarakat

Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin menyebut pentingnya peningkatan taraf pariwisata dan pengenalan mengenai parekraf yang sudah ada sebelum adanya proyek IKN.

"Telah banyak wisata lokal di sekitar Nusantara yang telah memiliki nama. Sebut saja seperti wisata Pulau Derawan, Pulau Maratua, maupun konservasi orangutan di Samboja (Borneo Orangutan Survival Foundation). Kita akan melakukan pemberdayaan agar wisata-wisata parekraf ini naik level dan semakin dikenal publik luas," paparnya.

Selain itu, Alimuddin juga menambahkan, pengembangan sumber daya masyarakat di IKN khususnya untuk menunjang parekraf yang mengedepankan ecotourism sudah dilaksanakan.

"Terdapat 417 UMKM binaan IKN yang telah difasilitasi dan diajukan sertifikasinya, seperti kemampuan ekspor serta kehalalannya. Bidang hospitality juga diberdayakan di mana 100 lebih masyarakat sekitar Nusantara telah diberi pelatihan di bidang ini," imbuhnya.

Infografis Serba-Serbi Bawaan Para Gubenur di Titik Nol IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya