Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah kabar bahwa dua perusahaan besar Nasional, yakni Djarum dan Wings Group telah hengkang dari proyek pembangunan IKN.
Pernyataan itu ditegaskan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono saat menjawab kabar cabutnya Djarum dan Wings Group dari proyek IKN. Ia pun meluruskan jika kedua perusahaan besar nasional itu tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara.
Advertisement
"Pertama, Djarum dan Wings Group tidak benar hengkang dari Konsorsium Nusantara. Terkait Konsorsium Nusantara yang membangun Hotel Nusantara, dan memang Djarum dan Wings tidak masuk di situ," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/1/2024).
Menurut penjelasannya, Djarum dan Wings Group tetap masuk sebagai investor di IKN. Perannya nanti akan membangun kebun raya atau botanical garden di ibu kota baru tersebut.
"Djarum dan Wings bersama-sama konsorsium membangun untuk pengembangan lain. Contohnya Botanical Garden, dan itu nanti akan kita melihat lanjutannya," ungkap dia.
"Jadi soal yang hengkang tidak benar, dan tidak mengganggu berjalannya proyek," tegas Agung.
Adapun kabar penarikan investasi di IKN oleh Djarum dan Wings Group sempat dihembuskan oleh akun di media sosial X, @bumnbersatu. Dua konglomerasi itu dituding hengkang dari Konsorsium Nusantara.
"Yg bilang Investor IKN sudah masuk ke IKN @gibran_tweet dijawab kemarin oleh fakta & kebijakan langit. Akhirnya Jarum & Wing Group keluar dari Konsorsium investor IKN... Ha ha ha," tulis @bumnbersatu dalam unggahannya yang telah dilihat oleh 728 ribu pengguna X.
Menimpali pernyataan itu, Head of Corporate Communications & CSR WINGS Group Indonesia Sheila Kansil pun mengonfirmasi pihaknya tetap ikut serta di dalam Konsorsium Nusantara IKN yang bersifat non komersial.
"Salah satu contohnya adalah pembangunan Botanical Garden," kata Sheila dalam keterangan tertulis.
Deretan Gedung di IKN yang Beroperasi Juni 2024, Istana Presiden hingga RS Mayapada
Sejumlah gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan sudah selesai dibangun dan langsung difungsikan pada Juni 2024. Gedung-gedung tersebut mulai dari Istana Presiden, rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), hinga sejumlah rumah sakit swasta.
Tenaga Ahli Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Bonie Erwanto menjelaskan, sejumlah bangunan di IKN ditargetkan terbangun dan fungsional pada Juni 2024.
"Ini sudah confirm dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan seperti ini," ujar Bonie dikutip dari Antara, Senin (15/1/2024).
Bangunan dan hunian yang ditargetkan terbangun dan fungsional di IKN pada Juni 2024 yakni bangunan yang dibangun dengan dana APBN antara lain Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara.
Selain itu Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Kemudian rumah tapak jabatan menteri yang fully furnished dan fungsional pada Juni 2024," kata Bonie.
Lalu Gedung Bank Indonesia, Kawasan Beranda Nusantara, Plaza Bhinneka, Gedung Polrestabes dan Command Center.
Sebanyak 12 menara (tower) rumah susun untuk ASN dan personel Hankam juga ditargetkan terbangun serta fungsional pada Juni.
Kemudian pengembangan hunian pekerja konstruksi di IKN, pengelolaan sampah dan limbah di wilayah pengembangan (WP) 1A dan 1B, Gedung Gas Insulated Substation dari PLN serta rumah sakit berskala internasional dari Kementerian Kesehatan.
Advertisement
Pendanaan non-APBN
Sedangkan bangunan dan hunian dari pendanaan non-APBN yang ditargetkan terbangun serta fungsional antara lain Nusantara Superblok (mal, apartemen), Hotel Nusantara, Hotel Pakuwon, BSH Mandiri (Community Hub), PSSI Training Center, Telkom Smart Office (Fase 1), Taman Tematik/Botanical Garden, Bluebird Park and Ride, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina.
Bonie mengatakan OIKN sering mengadakan monitoring dan evaluasi dengan Kementerian PUPR, hal ini terkait dengan progres pembangunan di IKN.
"Kalau saya melihat bangunan-bangunan tersebut sangat esensial untuk bisa dipakai ketika pemerintahan pusat pindah ke IKN," katanya.
Selain itu, lanjut Bonie, ASN juga bisa hidup dan berkegiatan sebagai layaknya penghuni pertama di IKN.
"Jadi itu memang ekosistemnya sudah sedemikian rupa, sehingga itu sebaiknya harus dikejar. Menurut saya itu target yang realistis," ujarnya.
