Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir meminta jajaran direksi dari perusahaan pelat merah untuk terbuka dan transparan ketika menghadapi audit BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Ini sejalan dengan program bersih-bersih BUMN yang dijalankan Erick.
"Dalam mendorong upaya "Bersih-bersih BUMN" secara menyeluruh, kami terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjaga akuntabilitas terhadap pengelolaan aset BUMN," ujar Erick Thohir melalui akun Instagram @erickthohir, dikutip Rabu (18/1/2024).
Untuk itu, dia meminta para direksi BUMN bisa lebih terbuka ketika ada audit yang dilakukan. Dia berharap, langkah tersebut bisa memperkuat ekonomi nasional.
Advertisement
"Saya juga meminta kepada seluruh jajaran direksi BUMN untuk transparan dan kooperatif selama proses audit dilakukan. Ini semua demi membangun ekonomi bangsa yang berkelanjutan," pintanya.
Tercatat, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK. Pertama, adalah pemeriksaan laporan keuangan, akan ada pemeriksaan laporan keuangan Kementerian BUMN tahun 2023. Kedua, pemeriksaan dukungan laporan keuangan bendahara umum negara atas perhitungan subsidi dan kompensasi.
Pemeriksaan pada SKK Migas
Ketiga, pemeriksaan pada SKK Migas dan juga akan disampaikan surat tugas terkait pemeriksaan kinerja efektivitas kebijakan holdingisasi BUMN.
Erick menyampaikan, hal ini berkaitan juga pada tata kelola yang dijalankan BUMN. Menurutnya, upaya governance adalah satu yang disepakati untuk menjadi check and balance bagi kepercayaan publik terhadap BUMN.
"Tentu saya bangga dengan kinerja yang sudah diberikan maksimal oleh Kementerian BUMN walaupun dengan budget yang pas-pasan. Dan tentu para direksi BUMN yang terus berjibaku untuk menjaga kepercayaan dan performance yang sudah kita lakukan bersama," paparnya.
Tingkatkan Kepercayaan Internasional
Erick bilang, dengan terjaganya tata kelola, bukan hanya kepercayaan di dalam negeri yang akan diraih, tapi juga kepercayaan internasional terhadap perusahaan negara.
"Kalau governance-nya dijaga tidak hanya kita dipercaya di Indonesia, tetapi kita bisa juga menjaga performance kita sebagai pengembang pasar di luar negeri. Buktinya bisa!," tegasnya.
Dia mencontohkan keterlibatan dua BUMN dalam proyek yang digagas Asian Development Bank (ADB). PT Pembangunan Perumahan atau PP dan Adhi Karya mendapat dua paket dengan nilai proyek Rp 8,5 triliun.
"Bahwa ADB melihat performance yang kita lakukan perbaikan bersama-sama. Mereka melihat ini sebuah potensi kerja sama yang baik ke depannya. Indonesia diberi kepercayaan untuk mendapatkan dua paket senilai Rp8,5 triliun dari PTPP dan PT Adhi Karya," ujarnya.
"Ini memang salah satu tujuan dan entry meeting ini yaitu keterbukaan untuk kita memperbaiki kinerja kita bersama-sama untuk menjadi sebuah solusi yang bisa diterapkan di kemudian hari. Dan kami juga terus mendorong tidak hanya di internal BUMN tetapi kita juga mendorong diskusi bersama DPR mengenai payung hukum dari rencana UU BUMN yang sudah diketuk DPR," pungkas Erick Thohir.
Advertisement
Adhi-PP Garap Proyek Kereta Api di Filipina
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap dua perusahaan pelat merah akan menggarap sarana perkeretaapian di Filipina. Keduanya adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PP. Erick Thohir mengatakan, proyek yang digarap adalah Malolos-Clark Railway Project.
Erick menyampaikan kepercayaan Filipina terhadap Adhi Karya dan PP terwujud dalam penandatanganan pada Juli 2023 yang disaksikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Dia menilai ini jadi bukti kinerja positif yang dicatatkan Adhi Karya dan PP.
"Malolos-Clark Railway Project ini menjadi bukti bahwa jika pengelolaan BUMN Karya dijaga dengan benar dan governance-nya mengikuti standar terbaik, maka BUMN Karya dapat berkinerja dan memberikan kontribusi yang optimal," ujar Erick saat kunjungan kerja di Manila, Filipina, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (11/1/2024).
Groundbreaking Maret 2024
Dia menguraikan ADHI-PP berhasil memenangkan kontrak pekerjaan yang dilelang dengan menggunakan kerangka pengadaan International Competitive Bidding (ICB) yang distandarkan oleh Asian Development Bank (ADB). Hal ini merupakan catatan prestasi yang menjadi bukti BUMN Karya dapat bersaing dengan pemain besar internasional di bidang konstruksi dan menjadi modal BUMN Karya dalam mengikuti pelelangan internasional.
Saat ini, kata Erick, ADHI dan PP dalam proses penerbitan untuk Philippine Contractors Accreditation Board (PCAB) atau Surat Usaha Jasa Konstruksi (SUJK) dari Pemerintah Filipina. Sementara, proses pembebasan lahan juga tengah dilakukan Pemerintah Filipina dan ground breaking atas proyek ini direncanakan pada Maret 2024.
"Dari 9 kontrak pekerjaan yang dilelang dengan nilai proyek sebesar 2,75 miliar dolar AS, Joint Venture Adhi Karya dan PP mendapatkan 2 kontrak package secara profesional," ucap Erick.
Erick memastikan akan terus melanjutkan agenda perbaikan kinerja BUMN Karya. Dia ingin BUMN Karya dapat terus membangun layanan pembangunan infrastruktur terbaik yang dibutuhkan rakyat Indonesia.
"Ke depan, BUMN Karya akan terus meningkatkan competitive advantage-nya, sehingga dapat mencari peluang bisnis terbaik baik di kancah domestik maupun internasional dengan tetap menjaga praktik tata kelola perusahaan yang baik," kata Erick.
Advertisement
