Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) merespons isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam 'Petisi 100'.
Menurutnya wacana tersebut merupakan persoalan hukum yang patut dibicarakan ahli hukum. JK pun memilih tak banyak komentar.
Advertisement
"Itu masalah hukum, saya kira mungkin biar para-para ahli hukum yang membicarakannya. Kita tidak tahu itu," kata JK kepada wartawan di Bandar Udara Arung Palakka, Bone, Sulawesi Selatan, Rabu (17/1/2024).
Diketahui, isu pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali bergulir jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sejumlah pejabat dan tokoh pun ramai-ramai menanggapi isu pemakzulan Jokowi yang kembali mencuat jelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang kian dekat.
Wacana pemakzulan Jokowi ini mencuat setelah beberapa tokoh yang tergabung dalam 'Petisi 100' mendatangi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Mahfud yang juga merupakan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 itu mengungkapkan, ada 22 tokoh dari Petisi 100 yang datang ke kantornya. Mereka di antaranya adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letjen TNI Mar (Purn) Suharto.
"Ada 22 tokoh yang datang ke kantor saya. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi," ujar Mahfud Md, Selasa (9/1/2024).
Kedatangan mereka juga untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Mereka menyampaikan, tidak percaya, Pemilu 2024 ini berjalan curang. Oleh sebab itu nampaknya sudah berjalan kecurangan-kecurangan. Sehingga mereka minta ke Menko Polhukam untuk melakukan tindakan," kata Mahfud.
Kata Jokowi Soal Isu Pemakzulan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan presiden sebelum Pemilu 2024. Jokowi masih menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang semakin berat di sisa akhir masa jabatannya.
"Ya tentu beliau (presiden) tidak terlalu terganggu dengan wacana ini karena beliau tetap bekerja seperti biasanya," jelas Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (16/1/2024).
"Karena tugas-tugas pemerintahan semakin berat, terutama tahun 2024 banyak hal yang harus diselesaikan oleh presiden. Jadi sama sekali tidak terganggu (dengan isu pemakzulan)," sambungnya.
Dia mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, berdasarkan hasil survei, masih cukup tinggi. Ari menyebut hal ini menandakan bahwa masyarakat masih menghargai dan percaya dengan kepemimpinan Jokowi.
"Kita akan kembalikan penilaian itu kepada masyarakat. Kalau kita lihat dari survei lembaga kredibel, tingkat kepercayaan dan juga tingkat keyakinan, dan juga kepuasan kepada presiden masih cukup tinggi, 75 persen, di atas 75 persen," tuturnya.
Selain itu, kata dia, masyarakat daerah juga masih antusias menyambut kunjungan dan berdialog dengan Jokowi . Ari menuturkan Jokowi masih bekerja untuk kepentingan masyarakat.
"Itu menunjukkan bahwa presiden ttp bekerja untuk kepentingan rakyat. Tidak hanya dilihat dari hasil survei tapi bagaimana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat," pungkas Ari.
Advertisement
