Jadi Wadah Rembukan, Pemerintah Resmikan Kantor Satgas Transisi Energi Nasional

Pemerintah bersama PT PLN (Persero) meresmikan kantor Satuan Tugas Transisi Energi Nasional atau Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 17 Jan 2024, 17:44 WIB
Pemerintah bersama PT PLN (Persero) meresmikan kantor Satuan Tugas Transisi Energi Nasional atau Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office. (dok: Arief)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah bersama PT PLN (Persero) meresmikan kantor Satuan Tugas Transisi Energi Nasional atau Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office. Tempat ini diusung menjadi 'rumah bersama' para pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan transisi energi kedepannya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan, kantor ini salah satunya berfokus dalam mendorong transisi energi dari sektor ketenagalistrikan.

"Kita menyaksikan peresmian rumah bersama untuk Satgas Transisi Energi Nasional khususnya di bidang ketenagalistrikan. Tentunya ini adalah momentum yang sangat baik karena dari sini ini niatnya adalah untuk menyatukan berbagai hal yang kita perlukan untuk melakukan transisi energi," ujar dia dalam momen peresmian, di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Misalnya, dia merinci, dari sisi teknis kebijakan keuangan, yang memerlukan rembukan dari tim yang terdiri dari sejumlah kementerian dan lembaga. Kemudian, turut juga keterlibatan BUMN dalam hal ini PLN.

"Dan saat ini di lead Kementerian ESDM dan juga dari PLN dan selain orang-orangnya alangkah baiknya juga kita punya tempat untuk ngumpul supaya diskusi bisa berjalan dengan baik," tegasnya.

Libatkan Banyak Pihak

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan banyak pemangku kepentingan yang terlibat. Khusus ditempat ini saja, akan diisi oleh orang-orang dari sejumlah kementerian.

Diantaranya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serta, ada keterlibatan dari PLN dan PT SMI.

"Dan dalam hal ini dari diskusi yang pertama saja sudah kelihatan bagaimana menjalankan transition of energy ini aspeknya banyak sekali. Dari PLN tentu saja lebih banyak aspek teknisnya, aspek komersialnya, tetapi ternyata ada aspek dari sudut pandang kebijakan yang ada di kementerian ESDM," tuturnya.

 


Kekuatan Transisi Energi

Peresmian kantor Satuan Tugas Transisi Energi Nasional (TEN) atau Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan komitmen Indonesia dalam menjalankan transisi energi ke energi bersih. Salah satunya ditunjukkan dengan dibentuknya wadah khusus bagi pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Darmo, sapaan akrabnya, mengatakan banyak platform dalam mengejar upaya transisi energi. Mulai dari Just Energy Transition Partnership (JETP) hingga ASEAN Zero Emission Community (AZEC).

"Kemudian juga dari berbagai dunia internasional dan ini perlu clearing house, dan disinilah ada clearing house, baik itu dari sudut pandang kebijakan, dari sudut pandang teknis, dari komersial, dan juga dari korporasi," ucapnya.

"Dan dalam hal ini nanti kita melihat bahwa dengan adanya rumah bersama ini mampu menggerakkan seluruh komponen bangsa agar bisa menjadi bagian untuk menjalani transition of energy," sambung Darmo.

 


PLN Dapat Pinjaman Bank Rp 12 Triliun

Kantor Pusat PLN

Sebelumnya, program transisi energi yang dijalankan PT PLN (Persero) mendapat dukungan pembiayaan hijau (green loan) dari beberapa lembaga keuangan nasional sebesar Rp 12 triliun.

PLN menandatangani perjanjian sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Selain itu, PLN juga mendapatkan fasilitas pinjaman bilateral dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.

Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly menjelaskan, pihaknya membutuhkan beragam kerja sama pembiayaan untuk bisa menjalankan proyek transisi energi ke depan.

Green Loan yang berhasil dikantongi PLN diklaim merupakan bentuk kepercayaan lembaga keuangan nasional kepada PLN dalam menjalankan program strategis.

"Salah satu kunci untuk mencapai target bersama NZE (Net Zero Emissions) di tahun 2060 adalah pinjaman dengan biaya murah seperti yang diwujudkan dalam kerja sama pada hari ini. Ke depan, kebutuhan investasi PLN masih cukup besar," ujar Sinthya, Selasa (2/1/2024).

"Kerjasama ini juga menjadi momen penting bagi PLN. Selain green loan, kami juga akan mengeksplorasi skema pembiayaan lain untuk mendukung transisi energi," dia menambahkan.

Dalam sindikasi ini, selain sebagai Kreditur Sindikasi, Bank Mandiri juga ditunjuk sebagai green loan coordinator dalam memberikan fasilitas pinjaman hijau untuk mendukung aktivitas PLN dalam upaya transisi energi menuju energi terbarukan.

Energi Bersih

Senior Executive Vice President Corporate Banking Bank Mandiri Arief Ariyana mengatakan, kolaborasi ini merupakan dukungan nyata lembaga keuangan terhadap PLN dalam mempercepat proyek infrastruktur ketenagalistrikan dan juga program lainnya.

"Melalui kerjasama ini, kami mendorong perkembangan energi bersih di Indonesia untuk mempercepat transisi energi. Dukungan fasilitas pembiayaan ini juga sekaligus merupakan bentuk komitmen perbankan yang mendorong penerapan keuangan berkelanjutan melalui integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kegiatan bisnis kami," paparnya.

Kepala Divisi Usaha Syariah SMI, Arief Subekti menyampaikan bahwa PLN merupakan partner utama dari pihaknya. Maka dari itu ajakan partisipasi yang diberikan kepada SMI dalam mendukung program PLN terkait green financing merupakan hal yang sangat istimewa.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya