Liputan6.com, Jakarta Maruarar Sirait resmi mundur dan pamit dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan sudah menkonfirmasi mundurnya pria yang akrab disapa Ara Sirait itu.
Advertisement
“Dia menjawab betul bahwa dia mengundurkan diri dari PDI Perjuangan," ujar Budi dikutip Rabu (17/1/2024).
Dia pun mengenal sosok Ara Sirait sejak di Taruna Merah Putih, organisasi sayap kepemudaan PDIP.
"Kami dulu sama-sama di Taruna Merah putih sejak tahun 2005. Bung Ara ini orang yang komitmen dan serius dalam berorganisasi serta memiliki loyalitas dan daya juang yang tinggi terhadap partai," jelas Budi.
Dia pun yakin pengunduran dirinya karena mengikuti langkah Jokowi.
"Soal alasan Bung Ara mengundurkan diri sangat jelas. Bung Ara ikut langkah politik dan tegak lurus Jokowi," kata dia.
Reaksi Ganjar Pranowo
Calon presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo merespons pengunduran diri Maruarar Sirait dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ganjar menilai setiap orang memiliki hak untuk menentukan sikapnya sendiri.
"Itu hak semua orang," ujar Ganjar Pranowo di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2024).
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan sikap Maruarar Sirait telah diterima partai.
"DPP partai telah menerima laporan dari Pak Utut Adianto bahwa Pak Ara Sirait telah mengajukan pengunduran diri dengan menyerahkan KTA partai," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (16/1/2024).
Advertisement
Prinsip Kesukarelaan
Hasto menyebut, menjadi anggota partai pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesukarelaan. Demikian halnya untuk tidak menjadi anggota pun tentu dapat mengajukan pengunduran diri.
"DPP partai menerima pengunduran diri Pak Ara Sirait. Terlebih dengan kondisi Pak Ara sekarang yang sudah semakin berhasil sebagai pengusaha. Beberapa foto Pak Ara dengan pengusaha menunjukkan keberhasilan itu," jelas dia.
Lebih lanjut, kata Hasto, pengunduran diri itu pun menjadi bagian dari konsolidasi kader partai. Terlebih hal itu terjadi saat PDIP tengah berjuang untuk menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam menentukan pemimpin.
"Dan sekaligus melakukan koreksi terhadap berbagai upaya yang mencoba untuk melanggengkan kekuasaan sampai harus terjadi pelanggaran etik berat oleh Anwar Usman melalui manipulasi hukum di MK," Hasto menandaskan.
