Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan pihaknya akan terbuka dan transparan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini berkaitan dengan audit keuangan perdana bagi lembaga tersebut.
Arief menyebut, proses tata kelola yang baik terusp dijalankan oleh lembaga yang belum lama dibentuk ini. Dia pun meminta jajarannya ikut terbuka dalam pemeriksaan BPK.
Advertisement
“Kami di Badan Pangan Nasional tentunya menyambut baik kedatangan teman-teman dari BPK, dan tidak akan ada yang dihalang-halangi, tidak akan ada yang ditutupi, semuanya sangat terbuka untuk pemeriksaan. Tentunya Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian pastinya mengusung prinsip zero tolerance for integrity. Jadi tidak ada toleransi untuk integritas,” kata Arief dalam keterangannya, Kamis (18/1/2024).
Jadi yang Pertama Kali
Kendati baru berusia 2 tahun, Kepala Badan Pangan Nasional ini menyebut pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023 oleh BPK ini jadi kali pertama. Sebelumnya, laporan keuangannya masih menyatu dengan Kementerian Pertanian.
"Kami siap mendukung penuh pemeriksaan ini, karena semua kegiatan dan program yang telah dikerjakan harus memenuhi kaidah compliance dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Informasi, Bapanas dapat alokasi anggaran sebesar Rp 464,7 miliar di 2023. Rinciannya, terdiri dari 69,27 persen dikelola di Satker pusat dan 30,73 persen untuk 34 Satker dekonsentrasi urusan pangan. Realisasi anggaran 2023 berhasil mencapai 95,78 persen atau sekitar Rp 445 miliar. Ini lebih baik dibandingkan 2022 yang kala itu berada di 87,08 persen.
“Kami selama 2023 turut bahu membahu dalam pengendalian tingkat inflasi nasional. Secara umum inflasi kita ada di 2,61 persen (secara tahunan) dan ini salah satu yang terbaik di dunia. Kemudian juga hari ini petani kita sedang berbahagia. Hari ini harga jagung, harga beras, harga padi, dan NTP (Nilai Tukar Petani) tertinggi. Jadi petani kita sedang semangat tanam,” tuturnya.
Setop Impor
Lebih lanjut, Arief menegaskan rencana penyetopan impor pangan dari luar negeri. Ini bisa tercapai saat kondisi produksi dalam negeri telah optimal. Disamping itu, BUMN pangan bakal dikerahkan untuk menyerap produksi lokal.
“Jadi nanti Pak Mentan sudah panen beras, kedelai, jagung, kita sama-sama minta Bulog untuk offtake. Komoditas pangan lainnya ada di ID FOOD. Apalagi Ibu Menteri Keuangan telah menyediakan fasilitas subsidi bunga pinjaman dengan jaminan dari Kementerian Keuangan. Untuk beras, tadi Pak Mentan menyampaikan bahwa di Desember sudah tanam 1,3 juta hektar, bahkan sekarang ditargetkan 1,7 juta hektar,” ujar Arief.
“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apabila yang ditanam lebih dari 1 juta hektar, Insya Allah panennya akan 2,5 juta ton. Jadi kalau Pak Mentan tadi sampaikan (luas tanam) sudah di atas 1,3 juta hektar, selanjutnya kita (bisa) stop impor. Bapak Presiden Joko Widodo mengizinkan impor 2 juta ton di 2024 karena adanya defisit di Januari dan Februari ini yang sampai 2,8 juta ton,” sambungnya.
Advertisement
Pesan BPK
Dalam acara ini, Anggota IV BPK Haerul Saleh mengatakan pemeriksaan laporan keuangan ini merupakan pelaksanaan amanat konstitusi. Ia berharap tidak ada moral hazard karena berhubungan dengan rezim pemerintahan saat ini.
“Kita disini untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab masing-masing. Bapak Ibu selaku pengelola keuangan negara, penanggung jawab keuangan negara, dan kami sebagai pemeriksa. Kita sama-sama diamanahkan oleh undang-undang, dari konstitusi," kata dia.
"Ini tahun-tahun terakhir di masa-masa transisi, biasanya muncul sikap yang moral hazard. Kami berharap itu tidak terjadi pada Kementerian Pertanian dan apalagi di Badan Pangan Nasional yang masih baru ini,” sambung Haerul.
