HEADLINE: Perang Israel Vs Hamas Tembus 100 Hari, Ada Kans Perdamaian di Timur Tengah?

Nama Qatar memang tidak asing sebagai mediator konflik Hamas Vs Israel. Amerika Serikat (AS) tentu saja memainkan peran, begitu pula Mesir. Namun, Qatar adalah penengah utama.

Jauh sebelum perang terbaru Hamas Vs Israel pecah, negara Teluk yang kecil namun kaya ini telah memiliki reputasi sebagai mediator, terutama dalam negosiasi penyanderaan. Citra tersebut dinilai sengaja dibangun Qatar, yang mengelola hubungan pragmatis dengan para pemain utama di kawasan - menjadi semacam perantara antara pihak-pihak yang tidak akur.

Qatar tidak hanya signifikan karena salah satunya menjadi tuan rumah pangkalan militer AS yang penting untuk operasi di Suriah dan Irak, namun negara ini pula memiliki hubungan baik dengan kelompok-kelompok Islam, termasuk Hamas yang cabang politiknya memiliki kantor di Doha.

Fakta tersebut jelas memberikan Qatar pengaruh dan yang terpenting: akses. AS dan Israel tidak bernegosiasi langsung dengan Hamas maka Qatar adalah perantara yang sangat diperlukan. Melansir VOX, Qatar juga memainkan peran perantara antara AS dan Taliban sebelum keduanya merundingkan perjanjian damai secara langsung di Doha.

Hubungan terbuka Qatar dengan Taliban disebut telah membantu memfasilitasi evakuasi dari Afghanistan pasca jatuhnya Kabul pada tahun 2021, dan bahkan setelahnya.

Ketika ditanya peluang negara lain menjadi mediator perdamaian seperti China atau bahkan Indonesia, Yon mencatat sejumlah hal.

"China harusnya lebih agresif ya di dalam hal menawarkan alternatif solusinya guna memediasi konflik antara Israel dan Palestina yang sudah cukup panjang karena tentu tidak mungkin menyerahkan urusan ini kepada AS. AS kan tidak lagi menunjukkan sikap yang objektif, tetapi justru berpihak dan mendukung Israel," beber Yon.

Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi beberapa hari lalu menyerukan konferensi perdamaian yang lebih besar terkait konflik Israel-Palestina.

"China mendesak diadakannya konferensi perdamaian internasional berskala lebih besar, lebih otoritatif dan lebih efektif; perumusan jadwal dan peta jalan yang spesifik untuk penerapan solusi dua negara; dan dukungan untuk segera dimulainya kembali perundingan perdamaian Israel-Palestina," ungkap Wang Yi seperti dikutip dari Reuters.

Dalam kesempatan berbeda, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan, peta jalan yang dimaksud harus mengikat.

Melalui pernyataan bersama dengan Sekretaris Jenderal Liga Arab pada Minggu (14/1) mengenai konflik di Jalur Gaza, Menlu Wang Yi menggarisbawahi, "Negara-negara berpengaruh, khususnya, perlu memainkan peran objektif, tidak memihak dan konstruktif dalam hal ini."

Terkait peran Indonesia, Yon menuturkan Indonesia harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap Palestina.

"Karena itu adalah kapasitas Indonesia untuk menjaga moral internasional berkaitan dengan kekejian, tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza yang dilakukan oleh Israel. Ada perbedaan pandangan antara negara-negara yang terlibat dengan pendudukan penjajahan dengan negara-negara yang menjadi korban penjajahan yang biasanya mereka anti terhadap pendudukan Israel, sementara negara-negara Eropa cenderung memberikan semacam legitimasi terhadap aksi self-defense yang dilakukan Israel yang ujungnya adalah justru melakukan pemusnahan secara massal," ungkap Yon.

"Nah ini saya kira yang harus diperhatikan betul-betul tentang peran Indonesia agar kemudian bisa menjadi standar moral pertama, kemudian yang kedua, negosiasi pembicaraan dengan negara-negara yang memiliki potensi kuat dalam menyelesaikan ini, dalam hal ini adalah Qatar, tentu harus lebih diperkuat agar mediasi itu bisa dilakukan dan tentu juga bisa menghentikan peperangan."

Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Kamis, Presiden Israel Isaac Herzog mengklaim bahwa normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi adalah elemen kunci untuk mengakhiri perang dengan Hamas dan membawa perubahan bagi seluruh Timur Tengah.

"Kondisinya masih sulit, rapuh, dan memakan waktu lama, namun menurut saya ini adalah peluang bagi dunia untuk bergerak maju dan menuju masa depan kawasan yang lebih baik lagi," ujar Herzog, seperti dilansir AP.

Pernyataan Herzog muncul setelah Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan dalam forum yang sama menyatakan pihaknya setuju bahwa perdamaian regional termasuk perdamaian bagi Israel.

"Tetapi hal itu hanya bisa terjadi melalui perdamaian bagi Palestina, melalui (berdirinya) negara Palestina," kata Pangeran Faisal bin Farhan.

Hal senada disampaikan pula oleh Menlu AS Antony Blinken yang menyatakan bahwa berdirinya negara Palestina dapat membantu meningkatkan keamanan Israel dan hubungannya dengan negara-negara lain di kawasan.

PM Netanyahu dan koalisi pemerintahan sayap kanannya tegas menentang konsep solusi dua negara sebagai penyelesaian konflik Israel-Palestina. Herzog, yang peran seremonialnya dimaksudkan sebagai pemersatu nasional, juga mengaku dukungan publik terhadap solusi dua negara rendah karena warga Israel yang trauma setelah serangan Hamas pada 7 Oktober fokus pada keselamatan mereka sendiri.

"Ketika sebuah negara maju dan menyebutkan solusi dua negara, pertama-tama mereka harus menjawab pertanyaan awal, yang merupakan pertanyaan inti bagi manusia: Apakah kami benar-benar mendapatkan keamanan?" kata Herzog.

"Warga Israel kehilangan kepercayaan terhadap proses perdamaian karena mereka melihat bahwa teror diagung-agungkan oleh negara-negara tetangga kami."

Solusi dua negara yang telah lama mandek akan membuat Israel dan Palestina saling mengakui kemerdekaan masing-masing dan hidup berdampingan sebagai dua negara yang independen.