Liputan6.com, Jakarta Ekonom Senior Institute for Development of Enconomic and Finance (Indef) Bustanul Arifin mencatat kenaikan harga beras di Indonesia dalam setahun terakhir. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian pada pelaksanaan Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendatang.
Bustanul mengatakan, harga beras di dalam negeri tidak terkendali. Ada kenaikan di hampir semua aspek. Seperti harga Gabah Kering Panen (GKP) yang naik 24 persen, Gabah Kering Giling (GKG) yang naik 31 persen, dan beras yang naik 11,8 persen.
Advertisement
"Yang kita agak miris sudah impor sangat banyak 2,5 juta ton, harganya gak turun-turun. Jadi saya kasih PR kepada teman-teman capres cawapres ini jangan-jangan memerlukan desain kelembagaan stabilisasi harga yang lebih baik," ucap Bustanul dalam Webinar Indef, dikutip Sabtu (20/1/2024).
Dia menampilkan, saat ini susunannya Presiden membawahi Basan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengkoordinasikan dengan Dinas Pangan di daerah, Bulog, dan Holding BUMN Pangan. Kemudian, ada posisi kementerian yang terlihat sejajar dengan Bapanas.
"Dan menurut saya itu yang tidak efektif. Saya tuliskan ada Perbadan Pangan 6/2023 mengenai HPP itu adalah harga pembelian pemerintah lalu perbadan 7 nya HET beras, dan tidak efektif, harga tetap liar," ujarnya.
Rencana Konkret
Dia berharap, pada momen Debat Cawapres 2024 pada Minggu, 21 Januari 2024 besok bisa diulik lebih dalam mengenai rencana konkret para pasangan calon (paslon) guna membenahi masalah tersebut.
"Saya berharap teman-teman cawapres nanti itu ada reform tentang ini, gak sekadar normatif dong, normatif stabilisasi harga dan sebagainya. Bagaimana caranya? Itu yang kita tunggu," imbuh Bustanul.
Pedagang Pasar Minta Ada Perubahan Tata Kelola Pangan
Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) bakal membahas tentang sektor pangan. Merespons ini, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyoroti soal tata kelola dan tata niaga pangan di dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan tata kelola pangan di Indonesia saat ini masih perlu perbaikan. Untuk itu, dia berharap para kandidat bisa membahas persoalan ini dalam Debat Cawapres, Minggu (21/1/2024) besok.
"Harus ada yang mampu untuk memberikan ide dan gagasan pada saat debat cawapres nanti. Tentu ide gagadan ini menjadi penting agar kami bisa meluhat dna menilai sesungguhnya capres dan cawapres mana yang memegang teguh komitmen terhadap penyelrdaian atau pengendalian harga bahan pokok," ujar Reynaldi kepada Liputan6.com, Sabtu (20/1/2024).
Advertisement
Harga Murah
Dia ingin, adanya usulan tata kelola pangan nasional bisa menjadikan harga semakin terjangkau di pasaran. Termasuk sederet bahan pokok ke pasar-pasar tradisional.
"Yang kami inginkan tentu harganya terjangkau, murah, pasokannya ada dan kami mendapatkan akses yang cukup untuk beberapa komoditss agar bisa terdistribusi ke pasar-pasar tradisional, untuk itu kami ingin ada perubahan di tata kelola atau tata niaga pangan kita di dalam negeri," pintanya.
Reynaldi melihat, persoalan pangan harus dibahas serius dalam Debat Cawapres. Pasalnya, ini menjadi kebutuhan pokok bagi rumah tangga di Indonesia. Belum lagi, dia menilai sektor pangan kerap menghadapi permasalahan di sepanjang periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tentu pangan menjadi fokus utama dalam penanganannya. Selama 10 tahun di periode kepemimpinan pak Jokowi, pangan ini menjadi isu tiap taun, kenapa? Karena memang di momentum-momentum hari besar dan keagamaan seringkali terjadi lonjakan harga pangan," jelasnya.
Minta Perubahan
Lebih lanjut, Reynaldi menyiratkan setidaknya hal tersebut bisa diantisipasi. Mengingat, kata dia, Indonesia hanya melewati 2 musim.
Dia pun mengakui adanya lonjakan harga pangan tiap tahun karena adanya beragam faktor. Tapi, dia berharap nantinya bisa ada tata kelola pangan yang lebih baik.
"Tentu berbagai macam indikator dan berbagai macam faktor yang memengaruhi, tapi balik lagi bahwa negara kita hanya memiliki 2 musim, panas, el nino dan la nina. Tentu perbaikan demi perbaikan terus dilakukan, maka kami berharap ada perubahan dimana tata kelola atau tata niaga pangan ini," pungkas dia.
