Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Salatiga, Jawa Tengah, ditingkatkan. Pasalnya, dia menemukan panjangnya antrean pasien di RSUD Kota Salatiga karena tempat yang sudah tak memadai.
"Ya kecepatan pelayanann kemudian memperpendek antrian, kemudian fasilitas RS masih tadi saya lihat antre masih berdesak-desakan karena memang tempatnya saya lihat memang udah tidak memadai," kata Jokowi usai meninjau RSUD Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024).
Advertisement
Untuk itu, dia meminta adanya perbaikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang berobat. Kendati begitu, Jokowi senang karena sudah tak ada pungutan dan pembatasan bagi pasien rawat inap.
"Saya juga cek tadi beberapa apa ada pungutan, enggak ada. Saya kira itu sangat bagus, saya kira semakin kesini pelayanan terus diperbaiki itu yang kita harapkan," ujarnya.
Disisi lain, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah membagikan 96 juta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan 267 juta BPJS Kesehatan. Dia menyebut KIS dan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat untuk berobat.
"Tapi menurut saya adanya KIS, Kartu Indonesia Sehat, BPJS sangat-sangat membantu masyarakat," tutur Jokowi.
Sementara itu, Endah, salah seorang warga mengatakan bahwa pelayanan di RSUD Salatiga cukup bagus dan cepat. Ia pun merasa sangat terbantu saat membawa orang tuanya berobat selama hampir 10 tahun.
"Ini Bapak operasi untuk ketiga kalinya, yang pertama operasi batu di kantung kemih, yang kedua prostat, yang ini batu ginjal," ungkap Endah.
"Nganter bapak ini sudah hampir 10 tahun. Alhamdulillah sangat membantu sekali karena pembiayaannya gratis. Harapannya dilanjutkan terus," ucap Endah.
Senada, Tri Wahono, juga memanfaatkan pelayanan kesehatan di RSUD Salatiga untuk terapi putranya yang mengalami keterlambatan kemampuan bicara (speech delay). Tri berharap program BPJS Kesehatan dapat terus dilanjutkan.
"Dilanjutkan boleh, karena bisa membantu masyarakat kecil. Terbantu sekali dengan program itu," kata Tri.
Jokowi: Pemerintah Gelontorkan Rp 443 Triliun untuk Subsidi dan Bansos Sepanjang 2023
Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberkan pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 443 triliun pada 2023 untuk subsidi dan bantuan sosial (bansos). Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Peringatan Hari Lahir ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) atau Harlah ke-78 Muslimat NU di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu, (20/1/2024).
"Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat misalnya ini tahun 2023 subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar Rp 443 triliun," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, dana yang lumayan besar diantaranya dialokasikan untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS. "Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi," ujar Jokowi.
Selain itu, disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar dan KIP Kuliah, Progam Keluarga Harapan, Kartu Sembako. Diakuinya, tidak semua masyarakat mendapat bantuan itu. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH). Jokowi menyebut, penerimanya berjumlah 9,9 juta keluarga.
"Bukan semuanya diberikan bukan 280 juta kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera," ujar dia.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, bantuan dari pemerintah terus digecarkan demi menjaga daya beli masyarakat. "Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum ini harus kita terus pertahanan, terus kita tingkatkan untuk mengapai cita-cita Indonesia emas di 2045," ujar dia.
Advertisement
