Tegas! Arab Saudi Tak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel Tanpa Penyelesaian Palestina

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud menegaskan negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika isu Palestina tidak terselesaikan

oleh Muhamad Ridlo diperbarui 22 Jan 2024, 23:28 WIB
Masjid Omari di Gaza sebelum luluh lantak diserang misil Israel. (dok. MOHAMMED ABED / AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud menegaskan negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika isu Palestina tidak terselesaikan.

"Itu lah satu-satunya cara kita mendapat manfaat (dari normalisasi hubungan)," kata Faisal dalam wawancara dengan CNN yang disiarkan pada Minggu (21/1).

“Jadi, ya, karena kita memerlukan stabilitas, dan stabilitas hanya bisa dicapai melalui penyelesaian masalah Palestina," ujar dia, menegaskan, sebagaimana dikutip Antara.

Pekan lalu, Faisal berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bahwa Israel tidak dapat menikmati perdamaian tanpa pembentukan negara Palestina.

Dia juga menekankan perlunya gencatan senjata di Jalur Gaza.

 

Simak Video Pilihan Ini:


25.105 Warga Palestina Tewas

Orang-orang berdiri di antara puing-puing masjid yang hancur selama serangan udara Israel, di Kota Gaza pada 9 Oktober 2023. (Mahmud HAMS/AFP)

Sebelum perang Israel di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober tahun lalu, Arab Saudi sedang dalam proses perundingan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Negosiasi itu dimediasi oleh Amerika Serikat.

Namun, para analis yakin perang tersebut telah menyebabkan penundaan pembicaraan antara kedua pihak.

Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh kelompok pejuang Hamas Palestina.

Serangan Israel menewaskan sedikitnya 25.105 warga Palestina dan melukai 62.681 orang lainnya, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Serangan Israel juga menyebabkan 85 persen penduduk Gaza mengungsi, di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya