KSAD Maruli Sebut Pernyataan Mahfud Md soal Aparat Backing Tambang Ilegal Belum Lengkap: Aparat yang Mana?

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons ucapan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

oleh Yusron Fahmi diperbarui 23 Jan 2024, 09:02 WIB
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjamin institusinya bakal solid. Maruli cerita pengalamannya pernah menjadi pasukan tempur bersama rekan-rekannya yang kini menjadi petinggi di TNI AD. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons ucapan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin 22 Januari 2024, dikutip dari Antara.

Maruli menyebut pernyataan Mahfud Md soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah 'aparat' bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi tambang ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.


Prajurit Terbukti Sokong Tambang Ilegal akan Disanksi

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud Md saat debat keempat Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud Md, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

Infografis Muncul Usulan Debat Capres Pilpres 2024 Pakai Bahasa Inggris. (Liputan6.com/Abdillah)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya