Ramai Soal Nikel, Ternyata Regulasinya di Indonesia Belum Mendukung

Liputan6.com, Jakarta - Pembahasan terkait nikel sebagai salah satu bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik yang banyak dimiliki Indonesia kembali mencuat. Hal tersebut, karena disinggung calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dalam debat cawapres, beberapa waktu lalu.

Bahkan, anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menyebut, ada salah satu tim pemenangan pasangan calon presiden (capres) dan cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin, yaitu Tom Lembong yang selalu menggaungkan soal lithium ferrophosphate (LFP) yang menjadi salah satu alternatif pengganti nikel untuk bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik.

Namun, menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), justru regulasi di Indonesia sendiri belum pro terhadap bahan logam nikel.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan, ketidakberpihakan tersebut karena regulasi di Indonesia tak mengeksklusifkan aturan nikel.

Andry mencontohkan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) baru terkait peningkatan ekosistem dari kendaraan listrik. Namun sayangnya, dalam PP tersebut tidak ada satu bab maupun ayat yang menekankan ekosistem kendaraan listrik berbahan baterai nikel.

"Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diberikan diskon. Semua (pajak) dipotong kalau mau beli mobil listrik, silakan beli mobil listrik, tapi harusnya silakan membeli mobil listrik berbasis nikel, bukan semuanya kita obral," ujar Andry dalam dalam diskusi Tanggapan INDEF atas Debat Keempat, disiarkan pada Senin (22/1/2024).

"Dari regulasi (Indonesia) sendiri, menurut saya, tidak pro ke nikel," sebutnya.