DPRD Kota Malang Hanya Bisa Sahkan 10 Perda di 2024, Alasannya Tahun Politik

Liputan6.com, Malang - Pimpinan DPRD Kota Malang realistis terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bisa disahkan jadi perda pada 2024 ini. Sikap itu mempertimbangkan tahun politik sekaligus jelang akhir masa jabatan para wakil rakyat.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan total ada 36 Ranperda yang masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun ini. Tapi besar kemungkinan hanya 10 Ranperda yang bisa disahkan jadi perda.

“Kami realistis saja karena tidak mungkin semua dibahas. Ada Ranperda prioritas yang bisa disahkan dalam waktu singkat ini,” kata Made, Selasa, 23 Januari 2024.

Ranperda prioritas yang wajib bisa disahkan tahun ini yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan, Ranperda KUA PPAS APBD dan APBD Perubahan 2024.

“Itu peraturan daerah wajib terkait anggaran daerah,” ujar Made.

Ranperda lainnya, dua inisiatif dewan yakni Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Pemajuan Kebudayaan Daerah. Sisanya usulan Pemkot Malang yaitu Penyelenggaraan Perpustakaan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengarusutamaan Gender, Penanaman Modal dan Pengaturan Pengelolaan Limbah.

“Karena Ranperda itu sudah selesai dibahas tahun lalu, sekarang masih tahap evaluasi Gubernur. Begitu selesai dievaluasi ya bisa disahkan jadi Perda tahun ini juga,” ujar Made.

Menurut dia, tidak semua ranperda yang sudah masuk dalam Propemperda bisa cepat disahkan. Sebab untuk satu pembahasan ranperda diestimasikan perlu waktu 3 bulan. Itu belum termasuk proses harmonisasi dengan Kemenkumham serta Pemprov Jatim.

“Jadi butuh waktu panjang, makanya kami ambil prioritas saja,” ucap Made.

Dia menambahkan, pada 2023 lalu legislatif bisa mengesahkan sebanyak 12 Ranperda menjadi Perda . Karena itu, target DPRD Kota Malang mensahkan 10 Ranperda Kota Malang pada tahun ini dinilai tak terlalu jomplang bila dibanding sebelumnya.