Liputan6.com, Jakarta Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, memastikan akan mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Namun keinginan itu tidak langsung terlaksana, sebab menunggu momentum dan menjadi strategi politiknya.
Advertisement
"Menunggu momentum, menunggu transisi, karena ini menyangkut politik. Strategi politik dari partai pengusung melalui DPR. Dan ini harus disiplin begitu, tidak bisa pergi begitu saja karena tidak bisa menghindari aturan organisasi," kata Mahfud Md seperti dikutip dari siaran daring di Youtube Channel Tabrak Prof, Selasa (23/1/2024).
Mahfud menyatakan sudah memberikan contoh yang baik sebagai kandidat di pilpres 2024 untuk tidak memanfaatkan jabatan selama berkampanye.
Dia bercerita selama tiga bulan sudah disiplin memberi contoh. Sayangnya, hal dilakukan tidak diikuti oleh kandidat lain yang juga ikut berkontestasi di pilpres 2024.
"Saya kira percontohan saya sudah cukup, tinggal menunggu momentum (mundur jadi Menko Polhukam). Sebab ada tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi harus saya jaga dalam rangka transisi," jelas Mahfud.
Capres yang diusung PDIP itu memastikan tetap menghormati Presiden Jokowi yang sudah mengangkatnya dan mengamanahkan jabatan terkait selama 4,5 tahun. Dia yakin, penunjukan tersebut dilakukan dengan penuh ketulusan hati untuk rakyat.
"Dan berdasarkan ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas bersama Ganjar, di mana saya tidak terikat dan agar yang lain tahu kalau menjadi pejabat jangan menggunakan jabatannya. Itu dosa politik!" dia menandasi.
Mahfud: Saya Tidak Pernah Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye
Mahfud Md menegaskan tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Walaupun Mahfud kini menduduki jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak, ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," kata Mahfud Md dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, yang disiarkan melalui Youtube, Selasa (23/1/2024).
Mahfud mengaku masih berkantor di Kemenko Polhukam secara rutin. Semua tugas dan surat yang masuk pasti selesai, tidak sampai seminggu di meja kerjanya.
Dia pun meminta kepada kepala pemerintahan di daerah yang kenal baik dengannya supaya tidak menjemput atau melayaninya kalau ke daerah.
"Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas pemerintahan," kata Mahfud.
Advertisement
Mahfud Harap Tindakannya Ditiru Capres dan Cawapres Lain
Mahfud berharap tindakannya ini bisa ditiru oleh calon presiden atau calon wakil presiden lainnya yang masih merangkap jabatan di pemerintahan, di mana ketika kunjungan ke daerah jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, diantar dan didampingi.
"Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain, calon presiden kalau calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi. Hanya minta pengamanan saja kepada Polri," kata Mahfud Md.
"Oleh sebab itu saudara, di daerah ini banyak teman baik saya. Banyak juga yang saya promosikan. Ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi plt gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati, wali kota, semuanya. Saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya, atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya," tandas Mahfud.
