Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mempertanyakan narasi jajaran menteri kabinet harus mundur karena menjadi tim pendukung pasangan calon presiden (Capres) dan wakil presiden (Cawapres). Selama tidak menggunakan fasilitas negara, tidak masalah seorang menteri menjadi tim sukses.
"Jujur saja, saya dukung paslon dua tapi saya bisa bedakan mana saya kerja untuk mendukung dan menjadi (bagian dari) pemerintah. Saya tidak pernah memerintahkan ASN ikut saya, saya tidak pakai fasilitas negara untuk saya di tim kampanye," ujar Bahlil Lahadalia saat konferensi pers realisasi investasi 2023, Rabu (24/1).
Advertisement
Bahlil pun turut mengomentari rencana Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD untuk keluar dari jajaran menteri Jokowi - Ma'ruf. Bagi Bahlil, rencana Mahfud MD untuk mundur merupakan hak yang perlu dihargai.
"Kalau memang itu (mundur sebagai menteri) pun itu hak pak Mahfud," ucapnya.
Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan bakal mundur sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam).
Mahfud mengaku pengundurannya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju tinggal menunggu momentum dan menuntaskan sejumlah tugas negara.
Menurut Mahfud, selama berkampanye sebagai cawapres tidak pernah memanfaatkan jabatan sebagai Menko Polhukam. Tugas negara diselesaikan rutin tidak sampai sepekan bekerja di kantor. Bahkan Mahfud meminta pemerintah daerah yang mengenalnya tidak memberikan fasilitas ketika berkampanye. Mahfud enggan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
"Karena saya tidak mau menggunakan jabatan fasilitas pemerintah," kata Mahfud di Acara Tabrak Prof, Selasa (23/1).
Mahfud berharap keputusannya mundur sebagai Menko Polhukam ditiru peserta Pilpres 2024 lainnya. Cawapres pendamping Ganjar Pranowo ini bahkan menyindir para menteri yang tidak terkait dengan politik terang-terangan terjun menjadi tim sukses.
"Ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut menjadi tim sukses," ujar Mahfud MD.
Beda Kubu Dukungan Capres, Bahlil Lahadalia Ogah Sebut Nama Tom Lembong
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, enggan menyebut langsung nama Thomas Trikasih Lembong atau lebih dikenal dengan nama Tom Lembong saat memaparkan capaian realisasi investasi pada periode Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Diketahui Tom Lembong pernah menjabat sebagai Kepala BKPM periode 2016-2019 menggantikan Franky Sibarani. Dalam paparannya, terlihat Bahlil dengan semangat menyebutkan nama Franky, namun saat membahas Kepala BKPM selanjutnya, ia enggan menyebut nama Tom Lembong.
Tom Lembong sendiri dalam Capres-Cawapres Pemilu 2024 mendukung pasangan Anies Baswedan-Cak Imin. Sementara Bahlil Lahadalia sendiri berada di kubu Prabowo Subanto-Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil mengatakan, sejak era Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani periode 2014-2016 dalam Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, target investasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebesar Rp 519,50 triliun pada tahun 2015 tercapai Rp 545,40 triliun.
"Kalau kita lihat 2015, zamannya pak Franky RPJM itu Rp 519,50 triliun, Alhamdulillah tercapai sebesar Rp 545,40 triliun," kata Bahlil dalam konferensi pers kinerja investasi tahun 2023, di Kantor Kementerian Investasi, Rabu (24/1/2024).
Realisasi Investasi Era Tom Lembong Tercapai
Kemudian, pada zaman Kepala BKPM periode 2016-2019, Thomas Trikasih Lembong atau lebih dikenal dengan nama Tom Lembong, target investasi dalam RPJM sebesar Rp 594,80 triliun mampu terealisasi Rp 612,80 triliun.
"Saya tidak sebutkan namanya, nanti kepalanya besar (maksudnya Tom Lembong), itu 2016 target RPJM Rp 594,80 triliun realisasinya Rp 612,80 triliun," ujarnya.
Advertisement
Bantah Tom Lembong soal LFP
Disisi lain, Bahlil juga menyoroti terkait pernyataan Tom Lembong yang menyebut Lithium Ferrophosphate (LFP) sebagai alternatif bahan baku baterai kendaraan listrik ketimbang nikel.
Bahlil tidak terima dengan pernyataan Tom Lembong. Pasalnya nikel hingga kini masih digunakan untuk bahan baku baterai mobil listrik.
"Ini sumber polemik, saya ingin katakan tidaklah benar kalau ada seorang mantan pejabat atau pemikir atau siapapun yang katakan nikel ga lagi jadi bahan yang dikerja investor untuk buat baterai mobil," pungkas Bahlil.
