Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan memasuki tahun Pemilu banyak investor yang cenderung ‘wait and see’ atau menunggu sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.
"Sekarang kita terjadi wait and see di 2024 karena kita masuk Pemilu," kata Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers kinerja investasi tahun 2023, di Kantor Kementerian Investasi, Rabu (24/1/2024).
Advertisement
Bahlil pun berpesan, agar Pemilu 2024 ini tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama bagi pengusaha. Ia meminta agar para Capres dan Cawapres bisa menyampaikan gagasan sesuai dengan data yang benar, tidak menyesatkan.
"Saran saya pemilu ini boleh panas tapi jangan terlalu panas, terutama dalam penyampaian data jangan menyesatkan rakyat dalam penyampaian data," ujarnya.
Tidak Keberatan Siapa Presiden Terpilih
Sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengaku tidak keberatan dengan siapapun yang nantinya terpilih menjadi Presiden. Namun, yang pasti ia meminta agar pesta demokrasi ini tidak menganggu realisasi investasi di tahun 2024.
Menurutnya, tahun 2024 adalah tahun politik menuju pemilihan Presiden (Pilpres) yang menjadi salah satu sentimen penting bagi keberlangsungan iklim investasi.
"Silahkan siapapun yang terpilih merekalah yang terbaik baik bagi bangsa dan negara, tapi kalau boleh supaya ekonomi kita tumbuh sekalipun dipesta politik kalau bisa lebih cepat lebih baik lebih bagus supaya kita kerjanya bagus, ekonomi tumbuh, kita memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk melakukan aktivitas ekonominya," pungkas Menteri Investasi.
Cak Imin Sebut Hilirisasi Ugal-ugalan, Menteri Bahlil Bilang Begini
Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, menyebut calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak paham mengenai hilirisasi.
Hal itu merespon pernyataan Cak Imin dalam deba Capares kedua di JCC Senayan pada Minggu (21/1). Cak Imin menilai hilirisasi yang dilakukan Pemerintah ugal-ugalan karena menyebabkan kerusakan lingkungan, banyak terjadi kecelakaan kerja, hingga pekerja di dominasi oleh tenaga asing.
Bahlil menjelaskan, sebelum Pemerintah menerapkan hilirisasi tentunya memperhatikan kaidah, norma hingga aturan agar tidak menyebabkan dampak negatif bagi sektor lainnya.
"Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan," kata Bahlil usai konferensi pers kinerja investasi tahun 2023, di Kantor Kementerian Investasi, Rabu (24/1/2024).
Advertisement
Sindir Cak Imin
Pria kelahiran Maluku Utara ini menegaskan, jika sudah memenuhi standar maka tidak layak Cak Imin menyebut hilirisasi yang dilakukan Pemerintah ugal-ugalan.
"Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mananya ugal-ugalan?," imbuhnya.
Genjot HilirisasiLebih lanjut, Bahlil menjelaskan, Pemerintah saat ini memang terus menggenjot hilirisasi untuk memperoleh nilai tambah, dari yang sebelumnya hanya mengekspor bahan baku mentah tapi menjadi barang setengah jadi atau jadi.
"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan," pungkas Bahlil Lahadalia.
