Airlangga Respon Mahfud yang Sebut Ada Menteri Ikut Kampanye Pakai Fasilitas Negara

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto merespon pernyataan calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD yang menyebut ada pejabat dan menteri yang berkampanye menggunakan fasilitas negara.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 25 Jan 2024, 14:18 WIB
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024). (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra).

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto merespon pernyataan calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD yang menyebut ada pejabat dan menteri yang berkampanye menggunakan fasilitas negara.

Menurutnya, perlu dijelaskan siapa sosok yang dimaksud.

“Siapa?,” tutur Airlangga di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024).

Menurut Airlangga, Mahfud MD perlu menegaskan pejabat atau menteri yang menyalahi aturan tersebut. “Nah ini musti jelas siapanya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mahfud MD, menjelaskan alasannya akan mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Dia ingin menjadi contoh menjadi pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan.

"Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," kata Mahfud pada acara Tabrak Prof, Rabu (24/1/2024).

Untuk memberi contoh baik, Mahfud mengatakan kerap meminta kepala daerah yang mengenal baik dirinya untuk tidak menjemput dan melayani, ketika profesor di bidang hukum tersebut berkunjung saat berkampanye.

"Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk fasilitas pemerintah. Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses (kampanye) Pilpres 2024," lanjutnya.


Menunggu Waktu

Mahfud menambahkan, pengunduran dirinya dari posisi Menko Polhukam tinggal menunggu waktu. Sebab, masih ada tugas negara yang harus dia lakukan saat transisi.

Hal ini juga untuk menghormati Presiden Joko Widodo yang mengangkat dirinya sebagai Menko Polhukam. Ia pun mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan.

"Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara," tandasnya.


Kaesang: Beliau Sangat Dibutuhkan di Kemenko Polhukam

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyayangkan keinginan cawapres nomor urut 3, Mahfud Md yang ingin mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Menurut dia, Mahfud Md merupakan sosok hebat yang sangat dibutuhkan di Kemenko Polhukam.

"Pandangan saya pribadi, Pak Mahfud orang baik, orang hebat, pasti sangat dibutuhkan di kementerian, apalagi di Menko Polhukam," kata Kaesang di Lapangan Reformasi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (24/1/2024).

Kendati begitu, putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu menghargai apapun keputusan yang diambil Mahfud Md ke depannya. Termasuk, apabila mundur dari jabatan Menko Polhukam.

"Ya balik lagi, kami menghargai lah kalau Pak Mahfud mundur sebagai Menko Polhukam," ujarnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya