Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dalam bentuk apa pun yang ditempeli stiker berlogo pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024.
"Dipastkan tidak ada," tutur Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024).
Advertisement
Pemerintah sendiri memang menyediakan bansos berupa beras 10 kilogram hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan bagi masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan.
Airlangga menegaskan tidak ada satu pun yang terafiliasi dengan kepentingan pilpres 2024.
"Kalau bansos semuanya dari pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansos pemerintah," kata Airlangga Hartarto.
Sebelumnya beredar di sosial media X foto beras Bulog yang ditempeli stiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo-Gibran.
Beras itu diduga merupakan Cadangan Beras pemerintah (CBP) yang ditujukan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Mahfud: Bansos Itu Kewajiban Negara terhadap Rakyat, Bukan Kemurahan Hati Pemerintah
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud Md, menegaskan bansos yang diberikan pemerintah kepada warga bukanlah bantuan dari pemerintah, melainkan kewajiban negara.
"Bansos tidak bisa dianggap bantuan dari pemerintah, tetapi bantuan dari negara. Bansos itu kewajiban konstitusi terhadap rakyat," tegas Mahfud Md pada acara Tabrak Prof, dikutip Rabu (24/1/2024).
Mahfud memaparkan, bansos adalah kewajiban konstitusi sesuai dengan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pada amanat konstitusi di pasal tersebut, kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar.
"Jadi bukan kemurahan hati pemerintah," ucap Mahfud.
Mahfud tidak membantah ada bansos yang tak tepat sasaran. Ini dikarenakan administrasi kependudukan yang belum baik. Karena itu, Ganjar-Mahfud akan memperbaiki agar datanya valid serta presisi, supaya tidak salah sasaran.
Mahfud Serahkan ke Masyaraat soal Netralitas Presiden di Pilpres 2024
Selain itu, Mahfud menyerahkan masyarakat untuk menilai atas netralitas pejabat pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pilpres 2024.
Yang jelas, tegas Mahfud, pilpres adalah momentum bagi rakyat untuk memberi pengadilan dengan memilih pemimpin yang mereka yakini dapat menyelamatkan Indonesia.
"Ya biar masyarakat menilai. Saya minta masyarakat kalau ingin ikut menyelamatkan negara ini, pada tanggal 14 Februari berilah pengadilan rakyat untuk menentukan pilihan yang sesuai hati nurani," kata Mahfud.
Dia menambahkan, kontestasi pilpres 2024 saat ini sudah tidak imbang. Sejumlah menteri yang tak terkait politik jadi tim sukses pasangan calon.
"Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak berkaitan dengan politik malah jadi tim sukses," ungkap Mahfud Md.
Advertisement
KPK Soroti Viral Beras Bansos Milik Bulog Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP) milik milik Bulog yang ditempeli stiker pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. KPK pun mewanti-wanti adanya conflict of interest (COI).
"Kemudian terkait dengan bansos yang ada logo-logo calon-calon tertentu, sekali lagi kami di KPK sebetulnya sudah berkali-kali mengingatkan, dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan, COI," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat konferensi pers, Kamis (25/1/2024).
Ia menegaskan konflik kepentingan sebagai akar dari persoalan korupsi, meskipun terkadang pihak tertentu berdalih dengan alasan bantuan semata dan tidak mengambil keuntungan.
Menurut Alex, keuntungan tidak hanya didapatkan dalam bentuk uang semata, terlebih dalam kontestasi pemilu di mana masing-masing pasangan capres saling berebutan suara dengan memikat hati masyarakat.
Sementara itu, di satu sisi, peruntukan bansos itu pun bersumber dari APBN yang semestinya tidak dimanfaatkan sebagai ajang kampanye.
"Para calon itu berusaha untuk menarik simpati dari rakyat dengan adanya bantuan bantuan berlogo paslon," kata Alex.
"Masyarakat tertentu yang mungkin tidak memahami bagaimana mekanisme keuangan negara dengan adanya logo pasangan tertentu, rakyat yang tidak memahami kan melihat bahwa bansos ini sumber uangnya seorang dari pasangan yang bersangkutan," pungkas dia.
Alex menegaskan fenomena tersebut jelas terdapat unsur konflik kepentingan. Hanya saja belum diketahui apakah ada dugaan korupsi di dalamnya.
