HEADLINE: Menlu Retno Desak 3 Tuntutan Dukung Palestina di DK PBB, Tepatkah?

Pengamat Politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Machmudi menyoroti bahwa tuntutan Indonesia terkait dengan menghentikan aliran senjata ke Israel akan menjadi pembuktian dari komitmen negara-negara Barat.

"Kalau kemudian mereka berkomitmen untuk mencegah tragedi kemanusiaan dan menyetop genosida, hal itu kan harusnya bisa dilakukan begitu. Karena biar bagaimanapun dunia juga tidak bisa melihat terus menerus secara nyata dan sangat jelas bagaimana entitas masyarakat Palestina itu menjadi korban atau target serangan Israel yang tidak kenal batasan. Anak-anak, perempuan, orang tua, sipil itu menjadi target," beber Yon kepada Liputan6.com.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengungkapkan bahwa tuntutan menghentikan transfer senjata sangat sulit diawasi.

"Karena pergerakan senjata sudah beredar luas di pasar gelap. Kalaupun distop minggu ini, pihak pembeli dan penjual sudah memiliki kontrak jangka panjang dan kontrak untuk pembelian mendadak," tutur Rezasyah saat dihubungi Liputan6.com.

Terkait tuntutan keanggotaan tetap Palestina di PBB, Rezasyah menilai bahwa hal itu sulit terwujud dalam waktu dekat.

"Karena Israel dan sekutunya akan melawan secara diplomatik, termasuk memperluas basis suara mereka di PBB. Tapi setidaknya, tuntutan tersebut akan menjadi dokumen PBB yang dapat terus diolah dalam Majelis Umum dan DK PBB, serta menjadi agenda kerja Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB)," kata Rezasyah.

Di luar tiga tuntutan di atas, Irfan menyoroti pula pernyataan lain Menlu Retno di Debat Terbuka DK PBB.

"Menlu Retno menyebut bahwa Israel perlu dimintai pertanggungjawaban atas kebrutalan yang dilakukan di Gaza. Menlu menambahkan bahwa Indonesia akan memberi advisory opinion di Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai mandat dari Majelis Umum PBB. Saya kira ini adalah upaya yang sangat penting karena akan menjadi preseden bagi masyarakat internasional. Di samping itu, akan semakin menguatkan stigma bahwa Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji. Oleh karena itu, saya kira upaya seperti ini perlu didukung supaya kita dapat mencari jalan keluar atas upaya di DK PBB yang selalu mandek," ujar Irfan.

Dukungan tidak goyah Indonesia bagi Palestina juga ditunjukkan Menlu Retno melalui walk out saat Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB.

"Sikap walk out dalam forum atau sidang plenary session multilateral merupakan bentuk pernyataan terbuka atas perbedaan posisi delegasi perwakilan negara atas isu tertentu," kata pakar hubungan internasional yang juga Director Paramadina Graduate School of Diplomacy Shiskha Prabawaningtyas kepada VOA indonesia.

Merespons isu walk out Menlu Retno, Rezasyah mengatakan, "Walk out yang RI lakukan bersama OKI ini melambangkan sebuah sikap RI dan OKI, bahwa seluruh unsur dalam pembelaan Israel adalah tidak relevan dan jelas-jelas mengingkari prinsip-prinsip yang diagungkan dalam Piagam PBB."

"Posisi keras Ibu Menlu kali ini merupakan peringatan keras pada DK PBB kini dan di masa depan agar jangan lagi menganggap enteng kekuatan moral dunia dan selanjutnya DK PBB agar berlaku adil dan menjadi penyelesai atas nasib Palestina di masa depan," ungkap Rezasyah.

Update lainnya pada Jumat adalah ICJ telah mengeluarkan keputusan sela terkait dengan gugatan dugaan genosida oleh Israel yang diajukan Afrika Selatan. 

Melansir BBC, sejumlah keputusan sela ICJ antara lain, Israel harus mengambil tindakan apa pun demi mencegah genosida; Israel harus memastikan militernya tidak melakukan tindakan genosida; Israel harus mencegah dan menindak pernyataan publik yang dapat menghasut genosida di Jalur Gaza; Israel harus memastikan akses kemanusiaan; Israel harus mencegah pemusnahan barang bukti penyelidikan kasus genosida; dan Israel harus menyerahkan laporan kepada ICJ tentang semua tindakan yang telah diambil untuk menerapkan perintah tersebut dalam kurun satu bulan setelah putusan sela dibacakan.

"Mahkamah mengingatkan bahwa perintah mengenai keputusan sementara mempunyai efek mengikat dan dengan demikian menciptakan kewajiban hukum internasional bagi pihak mana pun yang menerima keputusan sementara tersebut," sebut ICJ, seperti dikutip Middle East Eye.

ICJ hanya memiliki yurisdiksi atas negara dan oleh karena itu dapat memberikan perintah kepada Israel, namun tidak kepada Hamas, yang merupakan entitas non-negara.

Keputusan ICJ pada Jumat mengikat secara hukum, namun hanya sedikit yang bisa dilakukan ICJ yang bermarkas di Den Haag untuk menegakkan kepatuhannya. Meski demikian, negara-negara lain berpotensi mendesak DK PBB untuk menerapkan sanksi terpisah terhadap Israel jika Israel gagal mematuhi perintah ICJ.

Pemerintah Israel sebelumnya mengatakan bahwa ICJ sekali pun tidak dapat menghentikan perangnya melawan Hamas.

Keputusan sela ICJ disambut baik Menlu Palestina Riyad al-Maliki, meski tidak memerintahkan Israel menghentikan operasi militer di Jalur Gaza, yang menjadi salah satu tuntutan utama Afrika Selatan.

"Hakim ICJ menilai fakta dan hukum, mereka memutuskan berpihak pada kemanusiaan dan hukum internasional," ungkap Menlu Maliki, seraya meminta semua negara untuk memastikan tindakan yang diperintahkan oleh pengadilan dilaksanakan termasuk oleh Israel.

Di tengah perang yang masih berlangsung dan eskalasinya konflik yang meluas, The Times of Israel melaporkan bahwa para pejabat pertahanan Israel memajukan sejumlah perjanjian pertahanan penting dengan AS, yang akan membuat negara tersebut mendapatkan jet tempur baru, helikopter serang, dan pasokan amunisi yang berkelanjutan.

Pada Kamis, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel Eyal Zamir mengakhiri kunjungan kerja ke Washington, di mana dia bertemu dengan pejabat senior Pentagon dan Kementerian Luar Negeri AS, serta para eksekutif perusahaan pertahanan besar AS untuk membahas kemajuan kesepakatan tersebut.

Sumber-sumber pertahanan mengatakan kepada The Times of Israel pada Kamis malam bahwa Israel berencana membeli 25 jet tempur siluman F35i, 25 jet tempur F-15IA, dan 12 helikopter Apache.

Israel sebelumnya telah menyetujui pembelian 50 jet tempur F-35 dari Lockheed Martin.

Militer Israel dilaporkan juga berupaya menambah dan meningkatkan armada F-15 yang ada, yang dapat membawa jenis senjata berat yang dibutuhkan Israel untuk menembus situs nuklir Iran, yang sebagian besar terkubur jauh di bawah tanah.

Sejauh ini, setidaknya 250 pesawat kargo dan lebih dari 20 kapal telah mengirimkan lebih dari 10.000 ton persenjataan dan peralatan militer ke Israel sejak perang Hamas Vs Israel dimulai.