Liputan6.com, Jakarta - Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) Semuel A. Pangerapan angkat bicara soal hilangnya pencarian keyword Mahfud di X yang sebelumnya dikenal dengan nama Twitter.
Dalam konferensi pers yang digelar, Jumat (26/1/2024), Semuel menuturkan, ia mengetahui hal tersebut pada pagi hari, dan langsung mengontak X. Menurut X, keyword tersebut hilang karena dianggap sebagai spam.
Advertisement
"Jadi keyword Mahfud itu, ada yang mengirim. Banyak itu bot spam. Ada keyword-nya itu," tutur Semuel. Akibat bot spam tersebut, keyword Mahfud pun dianggap sebagai spam yang dianggap tidak layak muncul di X.
Namun untuk saat ini, pria yang akrab dipanggil Semmy itu menuturkan, X sudah melakukan melakukan pemulihan. Saat ini, pencarian dengan keyword Mahfud pun sudah bisa dilakukan kembali.
"X bilang, sudah melaporkan ke saya juga, kita (X) sudah temukan botnya. Ada bot spamming. Tiap tweet-nya itu ada kata-kata Mahfud Mahfud terus gitu. Dan, kata mereka tulisannya tidak layak. Jadi, sama X Twitter dibersihin dulu," tutur Semuel menjelaskan.
Terkait asal serangan bot spam ini, Semuel sendiri mengaku belum mendapatkan laporan. Hanya mengingat ini merupakan aksi bot, asalnya bisa berasal dari mana saja dan tiap platform media sosial, termasuk X sudah memiliki mekanismen untuk mendeteksinya.
Sebagai informasi, sejak (25/1/2024) sore, pencarian keyword Mahfud memang sempat diketahui tidak bisa ditemukan. Melakui akun miliknya, Mahfud pun sempat memberikan komentar terkait hal ini.
"Wah, kok bisa ya @TwitterID??? SELESAI," tulis Menko Polhukam tersebut mengomentari cuitan dari akun X Merdeka.com yang melaporkan tersebut.
Mahfud Dianggap Tetapkan Standar Etika Pejabat Publik di Pemilu 2024
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di Bento Kopi Lampung, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (25/1/2024) (Istimewa)
Di sisi lain, rencana Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md untuk mundur dari jabatannya dinilai tepat. Pakar hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro menyebut sudah semestinya pejabat publik yang terlibat dalam Pemilu 2024 melepas jabatannya.
"Bahkan bukan sebagai pilihan. Tetapi, ini harus menjadi kewajiban dan mestinya sudah dilakukan (Mahfud) sejak saat memutuskan maju dalam Pilpres 2024," ucap Herdiansyah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Mahfud saat ini berstatus sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pasangan Ganjar-Mahfud dideklarasikan PDI-Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan sejumlah parpol nonparlemen pada pertengahan Oktober 2023.
Rencana untuk mundur dari jabatan Menkopolhukam diungkap Mahfud dalam acara diskusi "Tabrak Prof" yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, beberapa hari lalu. Menurut Mahfud, sejak awal ia sudah bersepakat dengan Ganjar untuk mundur dari posisi menteri.
Namun, Mahfud menyebut harus menyelesaikan beberapa tugas penting di Kemenko Polhukam terlebih dahulu sebelum resmi mundur. Keputusan mundur juga harus dibicarakan dengan parpol-parpol pengusung. "Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," ujar Mahfud.
Advertisement
Komitmen Mahfud Mundur dari KIM Berefek Positif
Mahfud MD hadir langsung di tengah-tengah para anak muda dalam kegiatan bertajuk 'Kota Medan Tabrak Prof' yang dilaksanakan di salah satu kafe Jalan Willem Iskandar, Pancing (Foto: Cristison Sondang Pane)
Herdiansyah memandang sikap Mahfud perlu dicontoh pejabat publik lainnya yang berkontestasi di Pilpres 2024. Pasalnya, posisi sebagai menteri di kabinet Jokowi rawan disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu.
"Hal yang sama juga berlaku untuk (Menteri Pertahanan/Menhan) Prabowo (Subianto) dan semua yang memilih berkontestasi dalam Pemilu 2024 ini," ucap Herdiansyah.
Diusung Gerindra dan sejumlah parpol lainnya, Prabowo saat ini juga maju sebagai calon presiden. Ia didampingi Gibran Rakabuming Raka, putra tertua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, Prabowo belum berencana mundur dari posisi Menhan.
Lebih jauh, Herdiansyah menyebut komitmen Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) bisa berefek positif bagi demokrasi elektoral. Dengan keputusannya, Mahfud menetapkan standar etika yang tinggi bagi pejabat publik.
"Untuk menghindari conflict of interest (konflik kepentingan). Ini yang bisa membuat demokrasi elektoral kita menjadi lebih sehat," kata Herdiansyah.
Herdiansyah menyebut teladan dari Mahfud semestinya dijadikan momentunm refleksi diri bagi menteri-menteri KIM yang terlibat sebagai anggota tim pemenangan capres-cawapres. "Atau mereka cuti untuk menjaga etika," ujar dia.
Menunggu Momentum yang Tepat
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud Md mengatakan rencananya untuk mundur dari menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut Mahfud, dirinya sudah berencana mundur sejak debat pertama Pilpres 2024.
"Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.
Salah satu alasan dia ingin mundur dari Menkopolhukam adalah agar bisa leluasa membuka data dan menyampaikan kritik kepada pemerintahan.
"Agar lebih leluasa membuka data sebenarnya sehingga lebih etis jika saya membaca data-data itu jika saya tidak di pemerintahan," ujarnya.
Mahfud mengatakan akan mundur pada waktu yang tepat dan sudah sepakat dengan Ganjar Pranowo soal pengunduran diri tersebut.
"Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu," ujarnya.
Advertisement
