Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, demokrasi yang menjadi landasan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara tidak boleh dirusak siapapun demi kepentingan apapun.
Hal ini disampaikan dalam orasinya saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan kampanye akbar di Lapangan Tegal Lega, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/1/2024).
Advertisement
"Demokrasi tidak boleh dirusak oleh siapapun juga saudara-saudaraku semuanya, tidak boleh dirusak oleh siapapun juga," kata Paloh.
Demokrasi, kata dia mengatur, hak-hak pribadi, hak-hak keluarga dan hak-hak publik secara tegas.
Menurut Paloh, semua kepentingan itu tidak boleh dicampuradukkan satu sama lain.
"Kita tidak boleh mencampuradukkan antara hak pribadi, keluarga, dan tentu hak-hak publik saudara-saudaraku semuanya. Ini misi besar kita di negeri ini," ucap dia.
Maka, kata Paloh Bhineka Tunggal Ika perlu diperjuangkan sebagai komitmen kebangsaan Indonesia.
Dia mendorong agar semangat pluralisme atau keberagaman tetap dijaga dan dilaksanakan termasuk dalam proses Pemilu.
"Kita sedang memperjuangkan terus-menerus agar perjalanan dan kehadiran pemilu demi Pemilu yang kita lalui, dalam proses ketatanegaraan kita, semakin hari semakin berkualitas," jelas dia.
Menjaga Persatuan
Bagi NasDem, lanjut Paloh persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia lebih mahal dan lebih harus dijaga ketimbang pemilu itu sendiri.
Dia berharap, kualitas pemilu semakin baik dengan keterlibatan masyarakat yang aktif dan masif.
Paloh menuturkan, agar semua elemen bangsa memiliki komitmen dan konsistensi diri untuk menjalankan Pemilu yang berkeadilan, bebas dari intervensi dari manapun.
"Kita tentu berharap dari Pemilu ke Pemilu dengan kualitas yang ada ini kita bersama dari seluruh komponen dan elemen masyarakat termasuk penjaga Pemilu itu sendiri," kata dia.
Advertisement
Dampak Pemilu
Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang merupaan salah satu momen penting dalam demokrasi, ternyata memiliki dampak positif terbatas dan bersifat temporer terhadap perekonomian negara.
Ekonom Institut Teknologi Bandung (ITB), Anggoro Budi Nugroho mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi selalu lebih rendah pada tahun pemilihan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Pada tahun-tahun tersebut, pemilu ternyata tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melebihi angka 5%, yang sudah dianggap sebagai ambang pertumbuhan nasional yang jenuh," katanya, Jumat (27/1/2023).
Menurutnya perputaran uang dalam tradisi Pemilu Indonesia diperkirakan tidak pernah mencapai lebih dari Rp250 triliun, bahkan pada pemilu serentak dari Capres sampai Legislatif.
Sebagai perbandingan, untuk menahan perlambatan Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020 sebesar 1-2%, diperlukan subsidi Pemerintah melalui Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) minimal Rp 504 triliun. Oleh karena itu, muatan likuiditas melalui Pemilu dianggap tidak memiliki dampak signifikan.
Meski demikian, melihat tren peningkatan jumlah uang beredar menurut laporan Bank Indonesia dari 2014 hingga 2019, terlihat bahwa selalu ada kenaikan. Dengan dua putaran pemilu pada tahun 2024, jumlah uang beredar diperkirakan bisa mencapai di atas Rp 200 triliun.
"Meskipun demikian, dampaknya terhadap PDB tetap dianggap tidak signifikan," jelasnya.
