Gawat, 95 Persen Kawasan Perumahan di Bodetabek Tak Punya Akses Transportasi Umum

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mencatat ada sekitar 95 persen kawasan perumahan di aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Kondisi ini disebut sebagai darurat transportasi publik.

oleh Arief Rahman H diperbarui 28 Jan 2024, 17:01 WIB
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mencatat ada sekitar 95 persen kawasan perumahan di aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Kondisi ini disebut sebagai darurat transportasi publik.. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mencatat ada sekitar 95 persen kawasan perumahan di aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Kondisi ini disebut sebagai darurat transportasi publik.

Djoko menilai, seharusnya akses angkutan umum sangat mudah ditemukan dari kawasan-kawasan perumahan di Bodetabek. Itu tak terbatas pada jenis angkutan tertentu.

 

"Indonesia sedang mengalami krisis angkutan umum. Sekitar 95 persen kawasan perumahan di Bodetabek tidak memiliki akses layanan transportasi umum. Padahal, idealnya, warga seharusnya bisa menemukan halte bus, terminal bus, atau stasiun kereta dengan berjalan kaki tidak lebih dari 500 meter," ujar Djoko dalam keterangannya, Minggu (28/1/2024).

Sebagai perbandingan, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini merujuk porsi angkutan umum di DKI Jakarta. Saat ini, sekitar 7,3 juta atau lebih dari 65 persen jiwa penduduk DKI Jakarta dilayani oleh angkutan umum yang eksisting.

"Akan tetapi, baru 656.000 orang atau kurang dari 5 persen jiwa penduduk Bodetabek yang telah dilayani angkutan umum eksisting," kata dia.

"Padahal, berdasarkan cakupan layanan 500 meter dari titik simpul, angkutan umum massal eksisting berpotensi melayani 7,97 juta atau 25,18 persen penduduk Jabodetabek," imbuh Djoko.

Dia mencatat, berdasarkan cakupan layanan 500 m dari titik simpul, angkutan umum massal eksisting berpotensi melayani 7,97 juta atau 25,18 persen penduduk Jabodetabek.

"Jika 1 penumpang sama dengan 2 perjalanan (trip), maka total penduduk yang menggunakan angkutan umum 1,14 juta penduduk. Terdapat kesenjangan (gap) 7,97 juta penduduk dikurangi 1,14 juta penduduk, yaitu 6,83 juta penduduk," tuturnya.

 


Jumlah Penumpang

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam waktu dekat akan memberlakukan tarif khusus bagi penumpang Buy The Service (BTS) Teman Bus di 10 kota. (Dok. Kemenhub)

Djoko memuturkan, secara umum, jumlah penumpang eksisting untuk Transjakarta sebanyak 1,17 juta penumpang per hari pada 2023. Kemudian, Commuter Line Jabodetabek 952.000 penumpang perhari di 2023, MRT 40 ribu penumpang perhari pada 2022.

Selanjutnya, LRT Jabodebek 54.117 penumpan perhari di September 2023, LRT Jakarta 2.800 penumpang perhari pada 2023, TransJabo 55.442 penumpang perhari pada 2022.

Lalu, Jabodetabek Regency Connection (JRC) 6.948 penumpang perhari pada 2022), dan Jabodetabek Airport Connection (JAC) 842 penumpang perhari pqda 2022. Total terdapat 2,28 juta penumpang/hari.

Dilihat dari jenis perumahan, data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tahun 2023, di Jabodetabek, permukiman dibagi menjadi tiga klasifikasi berdasarkan rata-rataharga pada tiap perumahan. Didapatkan 158 perumahan Kelas Atas, 268 perumahan Kelas Menengah, dan 1.584 perumahan Kelas Bawah, sehingga didapatkan total sebanyak 2.010 Perumahan.

"Tidak sampai 5 persen kawasan perumahan itu mendapat fasilitas layanan angkutan umum. Peluang besar bagi Transjakarta dapat ikut serta melayani sejumlah kawasan perumahan di Bodetabek," ucap Djoko.

 


Angkutan Umum di Kawasan Elit

Teman Bus Trans Semanggi Suroboyo mulai beroperasi pada 1 Februari 2022. (surabaya.go.id)

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menyediakan transportasi umum di 117 titik kawasan elit di Jabodetabek. Tahun ini ditargetkan ada 40 titik yang terlayani.

Plt Kepala BPTJ Kemenhub Suharto mengatakan program ini dikejar dalam waktu 3 tahun. Tiap tahunnya akan fokus sebanyak 40 titik kawasan elit hingga ditarget rampung pada 2026 mendatang.

"Tentunya tidak semuanya selesai di 2024, maka kami susun ke dalam beberapa staging. Tahun 2024, kami akan fokus ke 40 kawasan, 2025 juga akan dikembangkan untuk 40 kawasan. Sisanya akan kami layani di 2026," ungkap Suharto dalam keterangannya, Rabu (14/1/2024).

Siapkan Subsidi

Setelah target di tahun ini selesai, kata Suharto, selanjutnya adalah meningkatkan integrasi dengan layanan transportasi di Jakarta. Disamping itu, pihaknya juga melihat kemungkinan adanya subsidi yang diberikan.

"Tahapan berikutnya, maka perlu adanya subsidi atau intervensi dari pemerintah, dan salah satunya melalui account based ticketing (ABT)," ungkap Suharto.

Selanjutnya, dalam rapat koordinasi dengan pengelola kawasan elit, mal, dan jasa transportasi, Suharto mencari upaya pengembangan layanan. Misalnya untuk JR Connexion dam Transjabodetabek

"Tidak hanya itu, kami juga perlu mendapat masukan penentuan titik naik turun penumpang JRC pada area pemukiman dan Transjabodetabek pada mall . Apakah didalam area pemukiman/pusat perbelanjaan, diluar atau dipinggiran," ujar Suharto.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya