Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, isu perubahan iklim tidak bisa dikesampingkan saat ini. Climate Change harus menjadi perhatian serius semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.
Sri Mulyani menjelaskan, suhu panas yang dirasakan masyarakat Indonesia belakangan ini merupakan persoalan yang serius. Panas yang dirasakan masyarakat belakangan ini akibat dari persoalan perubahan iklim.
Advertisement
Dengan nada bercanda, Sri Mulyani mengungkap bahwa suhu panas yang terjadi itu bukan dari tahun politik.
"Indonesia terlihat sebagai salah satu negara dengan suhu tertinggi, dan ini bukan karena situasi politik. Tapi benar-benar panas," ujar Sri Mulyani dalam acara PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) Anniversary Dialogue di St Regis Hotel, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024).
Sri Mulyani mencatat, rata-rata suhu dunia naik 0,6 derajat celcius pada 2023 lalu. Adapun, Indonesia merupakan salah satu negara dengan suhu udara terpanas mencapai 27,8 derajat celcius.
"Ini yang terpanas kedua dari tahun 2016 (rata-rata) 27 derajat celcius," jelasnya.
Oleh karena itu, PT IFF diminta untuk mengedepankan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menekan emisi yang dapat mempengaruhi kenaikan suhu bumi.
"Maka kita harus memperbaiki masalah perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat yang itu IFF harus menjadi pemecah masalah," pungkas Sri Mulyani.
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti kepada para petani, dampak perubahan iklim rasanya telah sangat nyata. Hal itu disampaikan presiden saat memberikan uang ganti rugi lahan yang gagal panen akibat cuaca buruk.
"Karena bapak ibu sekalian bukan hanya negara kita saja, negara-negara lain juga kena masalah yang sama, terkena hal yang sama. Ada yang kekeringan yang panjang, ada juga yang kebanjiran. Itu lah perubahan iklim yang semakin nyata kita lihat," kata Jokowi di Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Jokowi menjelaskan, dahulu perubahan iklim terasa masih sangat jauh dan hanya muncul dalam perbincangan di forum-forum. Namun semakin kesini, apa yang dulu tampak seperti hanya wacana mulai menjadi nyata dan berdampak kepada kehidupan sosial.
"Sekarang sudah di depan mata kita sudah kejadian. Bencana di mana-mana, negara lain itu produktivitas padinya juga menurun, karena bencana bencana ini. Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," wani presiden.
Jokowi mengamini, mencukupi kebutuhan pangan menjadi sangat krusial bagi kehidupan rakyat di sebuah negara. Dia menyebut, jika jumlah penduduk sebuah negara hanya 10 juta atau 25 juta jiwa maka tidak terlalu sulit memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun faktanya, lanjut Jokowi, jumlah penduduk di Indonesia saat ini adalah 280 juta jiwa dan semua harus bisa kenyang.
"Kita ini 280 juta. Harus makan semuanya! betul kan? Oleh sebab itu peran bapak-ibu para petani itu sangat penting sekali bagi negara ini," yakin Jokowi.
Advertisement
Ganti Rugi Jadi Solusi
Maka dari itu, langkah ganti rugi akibat gagal panen para petani menjadi sebuah solusi yang dilakukan pemerintah guna menjaga kelangsungan hidup petani di Indonesia.
"Gimana ini yang sawah sawah yang kebanjiran bisa dibantu ndak? agar petani memiliki kekuatan lagi untuk menanam kembali. Pak jenderal (Kepala BNPB) menyampaikan kepada saya sebetulnya bencana kena gempa sama kena banjir itu ya sama bisa dibantu, oh oke bantu aja. kayak gitu. perintah langsung. Bantu!," ujar Jokowi.
"Wong kalau gempa rumahnya roboh atau retak aja dibantu sama BNPB. Ini sawah kena banjir sama kan penderitaannya kok ndak dibantu? Bantu!," imbuh presiden menandasi.
Sebagai informasi, ganti rugi lahan gagal panen kepada kelompok tani mempunyai angka yang beragam sesuai dengan luas lahan jumlah kerugiannya. Angkanya berkisar mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.
