Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan beberapa permasalahan di Indonesia yang harus segera ditangani, salah satunya mengenai penciptaan ketahanan pangan.
Bendahara negara ini menegaskan, permasalahan mengenai ketahanan pangan tidak bisa ditunda-tunda.
Advertisement
"Food security itu tidak bisa ditunda," kata Sri Mulyani dalam Forum diskusi IFF yang digelar di Astor Ball Room St. Regis Hotel Jakarta, Senin (29/1/2024).
Percepatan penanganan ketahanan pangan tersebut dilatarbelakangi oleh jumlah penduduk Indonesia yang akan terus meningkat ke depannya. Oleh karena itu, kebutuhan pangan dalam negeri harus bisa terpenuhi.
"Jumlah populasi di Indonesia akan meningkat karena pertumbugan penuduk Indonesia di Indonesia masih positif kita akan meningkat mencapai 350 juta penduduk di Indonesia itu tentu membutuhkan antisipasi dan jawaban dari sekarang," ujarnya.
Selain permasalahan ketahanan pangan, hal yang harus dipenuhi dalam waktu cepat diantaranya air bersih, infrastruktur jalan, dan internet.
Terkait hal tersebut, Sri berharap PT Indonesia Infrastructure Finance dapat mengambil peran guna menyelesaikan permasalahan itu sesuai dengan tugas dan fungsinya. IIF memiliki mandat untuk menjadi katalisator pada pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui aktivitas pembiayaan yang disalurkan.
"Saya berharap kita tidak selalu membuat the perfect sebagai enemy dari hal-hal yang baik yang harus dilakukan, kalau kita melakukan kesempurnaan sebagai musuh di dalam melakukan perbaikan maka kita akan berbuat. Karena kita menunggu sampai sempurna masalahnya terus melakukan suatu pembangunan infrastruktur yang mungkin dan pastinya tidak perfect tapi dia tidak menjadi sesuatu yang menimbulkan masalah yang tidak bisa ditangani," pungkas Sri Mulyani.
Pemborosan Pangan Bikin Rugi Rp 550 Triliun, Bapanas Siapkan Solusi
Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memaksimalkan upaya pemenuhan bahan pangan dengan harga pangan murah dan terjangkau. Berkolaborasi dengan Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (INKOWAPI) dan Sahabat Usaha Rakyat (SAHARA), Bapanas menggelorakan gerakan pangan murah (GPM) untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat.
Ketua Umum INKOWAPI Sharmila Yahya menuturkan, keberadaan posko pangan dengan harga murah dan terjangkau sangat membantu meningkatkan daya beli dan konsumsi serta mampu memberdayakan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok.
“Saat ini posko pangan telah tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya dengan gerakan pangan murah akan terwujud aktivitas ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat,” tutur Sharmila dikutip Senin (29/1/2024).
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi turut mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan stop boros pangan. Di mana Bapanas mencatat pemborosan pangan dari pascapanen hingga di meja makan, totalnya mencapai pemborosan 31 persen atau kerugiannya sekitar Rp550 triliun setiap tahunnya.
“Di antara upaya untuk menekan boros pangan adalah melakukan gerakan makan enak, makan sehat, makan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Hal ini sangat penting karena langkah tersebut merupakan pola pangan harapan kita,” ujarnya.
Advertisement
Pangan Murah
Di sisi lain, peran serta BUMN Pangan ID Food dan Kemenko Perekonomian untuk mengoptimalkan gerakan pangan murah ini lebih masif lagi, sangat membantu dalam mengantisipasi laju inflasi nasional yang bisa ditekan.
“Kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dan mendekatkan kebutuhan pangan kepada masyarakat luas, ini sangat diharapkan semua pihak,” jelas Sharmila yang juga Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia sekaligus Founder SAHARA.
Selanjutnya, di tahun 2024 ini Inkowapi bersama Kadin Indonesia terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam memperkuat transformasi warung-warung pangan yang dikelola perempuan menjadi posko pangan.
Transformasi yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, membantu akses permodalan serta perluasan inovasi digitalisasi. Tujuannya untuk lebih memberdayakan peran perempuan dalam meningkatkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menciptakan perekonomian gotong royong kemasyarakatan.
